Diduga Fitnah Wakil Walikota Tikep, Aprima Ditetapkan Tersangka

1089

Bripka M. Rivai Adam, Tim Penyidik Polres Kota Tikep (Foto: Musa CH)


TIDORE, CH – Polres Kota Tidore Kepulauan (Tikep) ahirnya resmi menetapkan Aprima Tampubolon sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Wakil Walikota Tikep, Muhammad Sinen.

Aprima dilaporkan ke pihak Polres beberapa waktu lalu, karena diduga melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik Muhammad Sinen, melalui akun facebook atas nama Ucok Tampu yang diketahui milik Aprima, yang diapload pada Tanggal 23 Juli 2019.

Dalam postinganya, Aprima mengaku dirinya dikeroyok oleh Muhammad Sinen saat ia bertandang ke Kantor Walikota Tikep berapa bulan lalu, dengan tujuan mengeluhkan banjir yang menimpa rumahnya di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan.

Penyidik Polres Kota Tikep Bripka M. Rivai Adam saat ditemui sejumlah media mengatakan, dugaan kasus tersebut, Aprima kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Tikep pada Jumat (20/12/).

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi, beserta dua saksi ahli yakni saksi massa dan saksi hukum, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sudah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan (Aprima) statusnya dinaikan menjadi tersangka,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (22/12).

BACA JUGA  Pria Ini Ditangkap Polisi Di Depan Ibu Dan Sang Istri

Lanjut M. Rivai, pihaknya akan memanggil Aprima pada, Senin (23/12) untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pihak Reskrim juga akan melakukan penyitaan barang bukti berupa Handphone milik Aprima untuk dibawa ke Labfor dalam rangka pengembangan penyidikan.

“Yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa pemilik akun Facebook bernama Ucok Tampu itu adalah miliknya, jadi postingan status yang dia tulis di media sosial itu saat dirinya berada dirumahnya sendiri bertempat di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan,” jelasnya.

Dari perbuatan, Aprima disangkakan dengan dua pasal yakni pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta pasal 13 KUHP.

“Kalau pasal 45 ayat 3 itu menjelaskan soal pencemaran nama baik atau penghinaan yang terjadi di media sosial atau internet, sementara pasal 13 KUHP menjelaskan soal tentang fitnah, dan ancaman hukumannya rata-rata 4 tahun penjara,” tegasnya.(Red)

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here