Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Halbar, Fintje Van Sidete. (Foto: Riko CH)
HALBAR, CH- Kondisi pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara khususnya di Kecamatan Loloda masih menjadi problem. Pasalnya, sekolah di daerah itu masih kekurangan guru.
Dari 175 sekolah dasar (SD) yang tersebar di 8 kecamatan, hanya di Kecamatan Loloda yang masih kekurangan guru. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Loloda merupakan wilayah yang masih sulit dijangkau sehingga para guru enggan ke wilayah tersebut.
“Tenaga pengajar atau guru SD khususnya di Kecamatan Loloda masi banyak kekurangan Guru,” kata Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Halbar, Fintje Van Sidete, Jumat (15/1/2021).
Kata dia, dalam satu sekolah hanya terdapat 5 sampai 6 orang guru yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah dari PNS dan sisanya guru honor.
“Normalnya dalam satu lembaga sekolah harus 9 orang Guru yakni 1 kepala sekolah, 2 orang Guru mata pelajaran agama dan guru olahraga kemudian 6 orang Guru kelas itu normalnya,” sebutnya.
Kekurangan guru itu kata dia, ada di 4 sekolah, yakni SD Inpres 45 Desa Lolu, SD Desa Gamkahe, SD Desa Bilote dan SD Desa Barataku.
Dijelaskan, para guru yang ditugaskan di wilayah tersebut enggan kembali untuk bertugas setelah mengetahui kondisi wilayah. Jarak tempuh yang cukup jauh melalui jalur darat kemudian menyeberang lautan.
“Pertama karena jangkauan tugasnya jauh dengan pusat Kota Jailolo, kedua menyebrangi lautan dengan motor laut, ketiga mungkin ingat suami dan anaknya yang ada di jailolo ini yang menjadi alasan bagi mereka (guru),” jelasnya.
Lanjut dia, para guru ini akhirnya minta pinda melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tanpa sepengetahui Dinas Pendidikan. Akhirnya guru banyak tertumpuk di Jailolo sebagai ibu kota kabupaten.
“Setelah di cek ke lapangan mereka tidak laksanakan tugas mengajar, ketika kami tanya ke kepsek guru bersangkutan tidak mengajar lagi, makanya solusi yang di ambil kami komunikasi dengan kepala sekolah di desa itu untuk mengangkat guru honorer yang betul-betul layak yang berada di desa,” ujarnya.
Mirisnya, para guru honor yang diambil adalah warga yang berizasah SMP dan SMA untuk mengisi kekosong guru yang ad di sekolah. Para guru honor ini dihargai dengan upah mengajar Rp. 200 ribu per bulan.
“Pengakatan Guru Honorer Rata-rata lulusan SMP dan SMA untuk mata pelajaran pancasila, ada sarjana S1 tapi suda kerja di luar yang gajinya bisa nencukupi kebutuhannya sebab guru honor gaji yang diberikan dari pihak sekolah rata-rata paling tinggi 200 ribu perbulan,” bebernya.
Mengatasi hal ini, Fintje mengaku Sekda Pemda Halbar melarang adanya mutasi guru dari daerah terpencil ke ibu kota kabupaten sambil menunggu bupati baru.(Red)
