7 Bulan Gaji Pegawai Tak Dibayar, OJH Demo Pemda Halbar
OJH Saat Gelar Demo Di Depan Kantor Bupati (Foto: Riko CH)
HALBAR, CH- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Organisasi Jong Halmahera (OJH) menggelar aksi di depan Kantor Bupati. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara segera mencairkan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Pasalnya, Pemkab Halbar belum membayar gaji ASN di Bulan Januari 3021. Selain itu Pemkab Halbar juga belum membayar gaji untuk pegawai penyuluh pertanian selama 7 bulan.
“Aksi ini dilakukan sebab permasalahan di daerah tak kunjung selesai seakan di diamkan dan luput dari perhatian pemerintah daerah serta DPRD Halbar sebut saja ASN yang hingga kini belum terbayarkan, 7 bulan gaji penyuluh pertanian masi menunggak,” kata Marinus Pangulili, dalam orasinya.
Selain itu masa aksi juga menyoroti rencana Vaksin Covid I9 yang dinilai tidak jelas skema pelaksaannya. Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas yang masi tertahan. “Jadi kami sertifikasi guru selama tiga tahun yang belum terakomodir sampai pada bencana dan status tanggap darurat daerah yang saat ini belum masi berlaku,” ujarnya.
Seharusnya menurut masa aksi, Bupati Danny Missy dan Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando dan wakil bupati tanggap dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi. Bukan pergi meninggalkan tugas dan tanggungjawab dengan kondisi daerah yang saat ini diterpa musibah dan persoalan lainya.
“Suda satu bulan bupati tak nampak batang hidungnya di kantor apalagi turun ke desa-desa yang berduka akibat di terpa musibah banjir. BPadahal daerah ini sedang dalam status tanggap darurat yang menandakan nilai daerah ini tidak dalam keadaan baik-baik saja,” papar Marinus.
Masa aksi juga mendesak DPRD untuk segera memanggil bupati dan wakil bupati untuk di mintai klarifikasi tentang berbagai persoalan yang terjadi.
“Kepada bupati dan wakil bupati agar mengundurkann diri secara terhormat disisa masa bakti jika tidak menjalankan tugas. Jika tuntutan kami tidak dindahkan maka kami pastikan akan datang memboikot aktifitas kantor bupati dan kantor DPRD,” tegas masa aksi. (Red)
Reporter: Riko Noho
