AMPP Desak Kejati Malut Panggil Bupati Dan Kadis PMD Pulau Morotai

176

AMPP Saat Gelar Aksi di Depan Kantor Wilayah BPN Malut (Foto: Yusri CH)


TERNATE, CH- Assosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar – Tobelo Galela Malifut Morotai Loloda Kao (AMPP- TOGAMMOLOKA) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi. Mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi Malut memanggil Bupati Pulau Morotai, Beny Laos dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Morotai.

Desakan untuk memanggil Beny Laos bersama Kepala Dinas PMD ini, terkait dengan dugaan penyelewengan anggaran Covid 19, tahun anggaran 2020 senilai Rp. 85,5 miliar.

Selain itu, ada anggaran sisa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2017-2018, sebesar Rp. 19.194.484.364.00 yang sampai saat ini belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Anggaran sisa BUMDes ini tidak dicairkan dengan alasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk BUMDes belum siap.

Menurut massa aksi, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tidak memiliki dasar hukum untuk menahan anggaran BUMDes tersebut.

“Kejati Malut segara panggil bupati dan kadis PMD Pulau Morotai. Apa bila tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan memboikot aktifitas Kejati Malut,” kata salah satu masa aksi saat membacakan tuntutan di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu (7/4/2021). (Red)

BACA JUGA  Bupati Halbar Hadiri Simposium Regional Perikanan Dan Pertanian Maluku Utara

Reporter: Yusri Pakanda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here