BPD Dan Staf Desa Majiko Tongone Belum Terima Gaji Sejak 2019

522

Kaur Umum Desa Majiko, Supriadi Bita (Foto: Haryanto: CH)


WASILE, CH- Sungguh ironis, para ketua dan anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) bersama staf Desa Majiko Tongone Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), sejak 2019 hingga di akhir 2020 ini belum menerima gaji.

Kepada Cerminhalmahera.com, Ketua BPD Majiko Tongone, Samsudin Malega
mengaku, terakhir mereka menerima gaji di triwulan tiga 2019. Sementara dari triwulan empat 2019 hingga Nopember 2020 ini, mereka tak lagi menerima gaji.

“Kami telah melaksanakn kewajiban kami di desa, akan tetapi sampe skarang ini gaji kami belum diberikan dari tahun 2019 tahap empat sampai saat ini,” beber  Samsudin, saat ditemui wartawan di Desa Majiko Tongone, Jumat (20/11/2020).

Lanjut Samsudin, mereka tak lagi menerima gaji diduga disebakan karena kelalaian dari Pj. Kepala Desa bersama sekertaris dan bendahara Desa Jiko Tongone, karena lebih fokus pada pencairan anggaran untuk pembangunan fisik ketimbang gaji BPD dan perangkat desa.

“Mereka lebih fokus anggaran yang berupa fisik ini agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari anggaran tersebut, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan hak-hak kami,” bebernya.

BACA JUGA  Camat Maba Kuker Ke PT. STS

Masih menurut Samsudin, Pj. Kepala Desa tidak menjalankan tugas dalam desa, sehingga program kerja di dalam desa diambil alih langsung oleh Samsudin. “Jika BPD tidak menggerakkan maka tidak ada kegiatan didesa sama skali ini fakta. jika memang keterangan yang saya sampaikan ini tidak betul tanya langsung di masyarakat kami,” tukasnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh  Supriadi Bita selaku Kaur Umum.
“Kami ini bukan batu yang tidak memerlukan makan, tetapi kami ini manusia yang membutuhkan makan. Anggaran pembangunan selalu ada tapi gaji kami belum ada sampai saat ini,” kesalnya.

Supriadi membeberkan, sejak dilantik Pj. Kepala Desa hingga saat ini tidak berkantor, sehingga program di desa diambil alih oleh BPD. Sementara soal gaji mereka, kata Supriadi, sekertaris dan bendahara desa beralasan, Camat Wasile Utara tidak mengeluarkan rekomendasi untuk proses pencairan anggaran.

“Padahal,  pak camat pernah datang di kantor desa dan menyampaikan,  jika ada kepentingan di daerah datang saja di rumah, untuk memberikan surat rekomendasi. Namun mereka (Pj. Kepala Desa, sekertaris dan bendahara tidak datang,” tukasnya.

BACA JUGA  Di Haltim TNI-Polri Beri Penghargaan Sayur-Mayur Ke Pengendara Yang Pakai Masker

Samsudin dan Supriadi meminta kepada pemerintah daerah agar ikut memperhatikan nasib para BPD dan staf desa yang selama ini bekerja tanpa upah atau gaji. (Tr01/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here