Deni Tjan: Stok Pangan di Kabupaten Kota Aman Hingga Lebaran Idul Fitri

SOFIFI, CH- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara mengklaim stok pangan di kabutaten kota yang ada di Maluku Utara masih stabil. Bahkan hingga lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara, Deni Tjan di sela-sela rapat koordinasi (rakor) Perencanaan Tahun 2024 di Boulevard Hotel Ternate, Senin (3/4/23).

“Untuk stok pangan setelah kami monitoring di beberapa titik kabupaten kota masih dapat terpenuhi hingga lebaran, sementara harga pangan memang ada yang stabil dan ada yang cenderung naik,” klaim Deni Tjan.

Menurutnya, pembahasan program pangan 2024, nantinya di bahas perbidang, diantaranya bidang komsumsi, distribusi, ketersediaan & balai otoritas kompoten keamanan pangan daerah (Balai OKKPD). Bidang bidang inilah yang akan duduk bersama dengan pejabat fungsional dari Dinas untuk membahas secara bersama dengan dinas yang menangani pangan di 10 kabupaten kota yang ada di Malut terkait program kerja 2024.

“Jadi Rakor ini dilaksanakan demi untuk singkronisasi dengan seluruh kabupaten kota yang menangani Bidang Pangan. Dan peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga adalah dinas yang menangani pangan di 10 kabupaten kota. Kemudian ke depan juga kita akan menambah nara sumber yakni dinas perikanan dan perindag. Kalaupun rapat kali ini narasumber dari istansi yang lain belum sempat di undang, namun kami selalu kordinasi,” jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya rakor ini target di 2024 dapat tercapai dengan intervensi kegiatan di tahun ini dan dapat teralisasi di tahun 2024 mendatang.

Rakor ini dibuka langsung ole Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Poltik Pemprov Malut, Ir. Abuhari Hamzah. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Ir. Abuhari Hamzah, bahwa Pembangunan Ketahanan Pangan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Selaras dengan regulasi tersebut, komitmen pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan melalui upaya tiga hal; Pertama dukungan ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian yang memadai sehingga petani dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dirmilikinya terutama ketersediaan air irigasi. Kedua, mengembangkan dan menyebarkan teknologi, terutama penyebaran benih unggul yang adaptif dengan perubahan iklim serta mengembangkan mekanisasi pertanian. Ketiga, melindungi kesejahteraan petani dari perdagangan yang tidak adil dan merugikan petani,” sebutnya. (Yud)

Show More
Back to top button