Diduga Politisir Bantuan, Kadis Perindagkop Tikep Bakal Dipanggil DPRD
Ketua Komisi II DPRD Tikep, Murad Polisiri (Foto: Musa CH)
TIDORE, CH – Bantuan pemulihan ekonomi ke pelaku usaha yang menggunakan dana insentif daerah (DID) disinyalir dipolitisir. Hal ini membuat Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) angkat bicara.
Komisi II berencana akan memanggil kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) untuk mempertanyakan terkait dengan proses pendataan yang tidak melibatkan pegawai disperindagkop tersebut.
Tak hanya itu, Komisi II juga akan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tikep agar memerintahkan jajaranya ditingkat bawah untuk mengawasi ketat proses pendataan warga penerima bantuan pemulihan ekonomi, yang dilakukan oleh Disperindagkop.
”Tentu ini penting bagi Bawaslu untuk terus intens mengawasi, paling tidak dapat memerintahkan jajaran ditingkat bawah untuk mengawasi proses pendataan yang dilakukan. Jangan sampai bantuan disalahgunakan, apalagi ini bertepatan dengan pilkada,” tegas Ketua Komisi II DPRD Tikep Murad Polisiri, Jumat (9/10/2020).
Ketua PKB Tikep ini juga menegaskan, komisi II dalam waktu dekat akan memanggil kadis Perindagkop untuk mempertanyakan proses pendataan yang beberapa minggu terakhir yang diduga sudah dipolitisir.
“Kami bukan cuma memanggil kadis saja, tetapi kami juga akan meminta data yang sudah diambil, sekaligus kami akan memastikan dan mengawasi dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan nanti,”tandasnya.
Murad mengatakan pihaknya akan ikut melibatkan masyarakat untuk mengawasi bantuan tersebut secara ketat. “Apalagi momentum pilkada ini, segala cara bisa digunakan oleh oknum tertentu. Apalagi bantuan yang diserahkan ini juga ditengah pilkada,”tutupnya. (Red)
Reporter: Musa Abubakar