DPRD Halbar Minta Polisi Usut Dinas PUPR Atas Proyek Jalan Di Desa Guaeria

162
Ketua Komisi II DPRD Halbar, Nicodemus H. David

HALBAR, CH- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat [Halbar], Maluku Utara, tampaknya kesal dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Halbar. Komisi II pun akhirnya meminta pihak kepolsian agar mengusut kasus proyek jalan di Desa Guaeria, Kecamatan Jailolo.

Pasalnya, proyek jalan yang sebelumnya dikerjakan oleh PT. Tugu Utama Sejati, itu telah ditenderkan kembali oleh Dinas PUPR dan dimenangkan oleh PT. Dodara. Padahal sudah ada proses pencairan kurang lebih Rp.600 juta.

Ketua Komisi II DPRD Halbar, Nicodemus H. David, mengatakan berdasarkan penyampaian dari
Kepala Dinas PUPR, Abubakar A. Rajak, proyek tersebut kembali dilelang dan dimenangkan oleh PT. Dodora. Dia pun meminta agar proyek tersebut segera dikerjakan karena dikuatirkan ada penilai buruk dari masyarakat, serta akan menjadi masalah dikemudian hari.

“Sebenarnya kita ini masi ada keraguan dalam diri, terkait dengan proses pekerjaan jalan tersebut karena kita yakin dan percaya pekerjaan proyek jalan itu Bupati James Uang tidak perintahkan ditenderkan kembali, tetapi hal ini terjadi mungkin karena ada faktor politik,” kata Nikodemus kepada sejumlah wartawan usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR bersama sejumlah dinas lainya, di kantor DPRD, Selasa (31/8/2021)

BACA JUGA  Wakil Bupati Halbar Lantik 88 Pejabat

Nicodemus juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang ada di instansi PUPR. Sebab menurutnya, pihaknya telah diduga dibodohi oleh PUPR. Karena pihak PUPR lebih mengganggap rekomendasi Inspktorat lebih tinggi dari rekomendasi DPRD.

“Saya meminta kepada pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk menyelidiki sebagian orang yang kurang jelas di instansi PUPR,” pintanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, Sofyan Kasim, mengatakan menjadi pemimpin dan menduduki jabatan di posisi apapun baik kepala dinas maupun jabatan lainnya, harus menjalankan tugas yang baik dan benar, jangan melakukan kepentingan yang merugikan daerah.

“Bapak Abubakar A. Rajak yang kita ketahui menjabat kepala dinas PUPR Halbar baru tiga bulan ini, tetapi bapak seakan acu tau tau dengan kondisi Halbar sehingga melakukan perbuatan yang tidak senonoh, saya sangat sayangkan dengan slogan diahi yang diterapkan bupati dan wakil bupati tetapi ada orang-orang melakukan perbuatan keji di daerah ini,” kesalnya.

Riko Noho

Reporter: Riko Noho
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here