DPRD Minta Masyarakat Halmahera Timur Awasi Dana Bosda
Hasanuddin Lajim
HALTIM, CH- DPRD Halmahera Timur meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana Biaya Operasioal Sekolah Daerah (Bosda) di Halmahera Timur. Menurut DPRD, anggaran sebesar Rp12,3 miliar yang membiayai 21 ribu peserta didik itu penggunaannya harus tepat sasaran. Ikhriar ini mengantisipasi adanya penyalahgunaan yang berimbas pada kerugian daerah.
“Ini perlu diawasi supaya penggunaan bosda ada transparansi, karena itu perlu diawasi. Saya ingatkan ke para kepala-kepala sekolah supaya tidak salahgunakan anggaran bosda,” tandas Sekertaris Komisi I DPRD Halmahera Timur, Hasanuddin Lajim, Senin kemarin, 28 Februari 2022.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, pengunaan dana bosda harus sesuai prosedur dan mekanisme. Pencairan maupun realisasi anggaran sudah tentu melibatkan pihak komite sekolah.
“Rapat bersama menjadi penentu sebelum anggaran dicairkan dan dipergunakan. Tapi sebelum pencairan, kepala sekolah terlebih dulu membuat rapat bersama komite untuk membicarakan kebutuhan dan keperluan sekolah. Jadi pengunaan bosda harus sesuai hasil rapat perencanaan sekolah. Tentunya kebutuhan tiap sekolah berbeda-beda,” katanya.
Pengunaan dana operasional sekolah harus lebih mengedepankan aspek transparansi dan partisipatif. Asas transparansi lebih dikedepankan supaya menghindari praktik penyalahgunaan anggaran. Begitu juga, komite sekolah dan unsur masyarakat harus lebih berperan aktif mengawasi pengunaan bosda.
“Ini perlu diawasi supaya pengunaan dana Bosda ada transparansi. Melalui rapat kepala sekolah dan dewan guru ditambah komite sekolah sangat diperlukan. Untuk menentukan perencanaan kebutuhan sekolah. Dikatakan tidak transparan bila eksekusi anggaran (pengunaan bosda) tidak melalui rapat rencana sekolah, tentunya akan terjadi praktik-praktik terselubung. Karena kenapa, kasus penggunaan bosda tidak melalui perencaan selalu komisi I temukan setiap kali turun ke lapangan,” ujarnya. (Ady)