DPRD Nilai Perekrutan P3K Oleh Pemkab Haltim Langgar Aturan

1257
cerminhalmahera
Sekertaris Komisi I DPRD Haltim, Hasanuddin Lajim

MABA, CH- Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh sejumlah instansi di lingkup  Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim.  Lembaga ini menilai perekrutan P3K tahun anggaran 2020 ini telah melanggar aturan.

Pihak DPRD Haltim melalui Sekertaris Komisi I, Hasanuddin Lajim bahwa perekrutan P3K berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang petunjuk tehnis pengadaan Pegawai Pemerinta dengan Perjanjian Kerja, dalam pasal 2 mengisyaratkan tahapan perekrutan harus melalui 6 tahap, yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran dan pengumuman  hasil seleksi, pengangkatan calon P3K  dan pengangkatan menjadi P3K. “Petunjuk tehnis dari BKN ini tidak dilakukan sama sekali, maka kami menilai perekrutan P3K ini melanggar aturan,” kata Hasanuddin, di Kantor DPRD Haltim, Selasa (17/3/2020).

Untuk itu Hasanuddin meminta kepada instansi terkait untuk memperjelas, dengan dasar apa perekrutan P3K itu dilakukan. Sebab berdasarkan hasil koordinasi anggota Komisi I ke BKN baru-baru ini jelas bahwa perekrutan P3K harus melalui tes. “Namun sementara yang ada di Haltim,  kami tidak pernah mendengar BKD, Dinsa Pendidikan dan Dinas Kesehatan  melakukan tes, tiba-tiba kami dengar  dan melihat di media instansi ini memanggil P3K untuk menandatangani kontrak,” ujarnya dengan nada heran. (Red)

BACA JUGA  Reses Di Desa Geltoli, Ini Yang Disampaikan Mursid Amalan

Reporter: Ilham Husen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here