Dugaan Korupsi Dana BOS di SMA 5 Halsel, Ramly: Itu Wewenangnya Inspektorat

237
Kepala Seksi Kurikulum SMA Dikbud Maluku Utara, Ramly Kasikur

SOFIFI, CH- Proses belajar mengajar di SMS 5 Negeri Halmahera Selatan (Halsel) hingga saat ini belum berjalan maksimal. Para dewan guru masih melakukan aksi mogok mengajar hingga persoalan dugaan penyaluganaan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) oleh kepala sekolah mendapat titik terang.

Masalah ini pun terus dibicarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Propinsi Maluku Utara. Setelah tanggapan datag dari Sekertaris Dikbud, kali ini  pernyataan datang dari Kepala Seksi Kurikulum SMA Dikbud Maluku Utara, Ramly Kasikur.

Kepada cerminhalmahera.com, Ramly mengatakan, dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMA 5 Halsel adalah kewenangan dari pihak Inspektorat. Jika terbukti menyalagunakan dana BOS, maka kepala sekolah yang bersangkutan harus lepas jabatan. Sebab menurutnya, ada beberapa hal yang dapat menggugurkan seorang kepalah sekolah, salah satunya adalah  korupsi anggaran BOS .di sampaikan

“Untuk lebih lanjut itu, wilayahnya istansi terkait dalam hal ini inspektorat yang bakal melakukan proses itu lebih lanjut. Sehingga dapat dipastikan melalui bentuk pembuktian fisik dan lain sebagainya apakah kepsek menyalagunan dana BOS atau tidak,” kata Ramli di Sekertariat Dikbut,  Jumat (5/11/2021)

BACA JUGA  PUPR Malut Alokasikan 4 Miliar Untuk Penanganan Sungai Di Desa Wailau

Lanjut Ramli, pihaknya sudah menerima laporan secara tertulis. Hingga memanggil delegasi dua orang dewan guru dan kepalah sekolah untuk mediasi, tepatnya di Sekertariat Dinas Dikbud. Langkah mediasi ini untuk mencari tahu penyebab terjadinya aksi mogog mengajar.

Selain itu, langka mediasi  ini juga dimaksudkan agar proses belajar mengajar harus kembali dilakukan demi kepentingan anak didik. Tidak mengorbankan para siswa, lantaran dugaan penyalagunaan dana BOS oleh kepala sekolah.

“Persoalan kepsek menyalahi aturan terkait dana BOS itu nantinya di proses,” jelasnya.

Ramli juga meminta kepada seluruh kepala sekolah, agar penggunaan dana BOS harus berdasarkan juknis. Selain itu para kepala sekolah juga harus melakukan pendekatan dengan dewan guru, agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.

Sementara itu, hingga saat ini dewan guru tetap mendesak Dinas Dikbud Maluku Utara agar segera copot kepala sekolah, karena dinilai telah menyalahi aturan.

“Kami dewan guru siap memberikan keterangan ketika dipanggil oleh inspektorat,” kata salah satu dewan guru.

Reporter: Yud
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here