Gapeksindo Warning ULP Kota Tidore

110

Ketua DPC Gapeksindo Kota Tidore Kepulauan, Makbul Syamsudin

TIDORE, CH – Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tidore Kepulauan, mendapat warning atau peringatan dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Tidore Kepulauan. Hal ini terkait dengan pelelangan paket proyek tahun anggaran 2022.

Peringatan tersebut dilayangkan melalui Surat Resmi Nomor : 02/DPC-GPS/TIKEP/II/2022, yang berisi akan proses tender terhadap beberapa paket proyek yang melekat di Dinas Perhubungan Kota Tikep, yang saat ini telah memasuki tahap evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.

Untuk itu, melalui surat tersebut, Gapeksindo meminta kepada pihak ULP atau Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk dapat memeriksa dengan teliti seluruh dokumen dari badan usaha yang mengikuti tender tersebut. Terutama terkait dengan masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menjadi salah satu persyaratan penting untuk mengerjakan suatu proyek.

Olehnya itu, apabila ditemukan Peserta lelang, yang SBU-nya telah berakhir masa berlakunya, maka tidak boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jika tidak, Gapeksindo akan memperoses ULP ke pihak yang berwajib.

BACA JUGA  KPU Tetapkan Pasangan AMAN Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Tikep

“Ini sebagai langkah ikhtiar kepada ULP dan Pemerintah Daerah Kota Tidore, agar bisa taat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, langkah ini dapat menciptakan rasa keadilan dan profesionalitas terhadap sesama kontraktor,” ungkap Ketua DPC Gapeksindo Kota Tidore Kepulauan, Makbul Syamsudin, saat ditemui di Sekretariat Gapeksindo, Senin, (7/2/2022).

Makbul menduga, sekitar 10 Paket Proyek milik Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan yang dilelang/ditenderkan oleh ULP itu, terdapat peserta lelang yang dianggap tidak memenuhi syarat, namun dirinya belum bisa menyebutkan nama dari Badan Usaha yang telah melakukan pelelangan, karena prosesnya masih sementara jalan.

“Saya belum bisa memastikan ada beberapa Badan Usaha yang tidak memenuhi Syarat, karena itu menjadi ranahnya ULP. Maka dari itu, kami hanya mengingatkan ke ULP tolong diteliti secermat mungkin soal SBU,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, persoalan SBU ini, secara nasional hanya terdapat 8 Asosiasi jasa konstruksi yang dapat melakukan proses pengurusan diterbitkannya SBU. Untuk di Maluku Utara, salah satunya adalah Gapeksindo, karena sudah dibentuk Unit Layanan Daerah untuk melaksanakan proses Sertifikat Badan Usaha.

BACA JUGA  Banjir Di Tikep Jadi Mainan Bagi Anak-Anak

“Untuk di Tidore itu ada beberapa Asosiasi Jasa Konstruksi. Namun untuk Gapeksindo sendiri, itu sudah memiliki lisensi sehingga diperbolehkan melakukan pengurusan SBU,” tambahnya.

Ia menuturkan, untuk pelaksanaan lelang di Tahun 2022, Badan Usaha yang melakukan perpanjangan SBU maupun Sertifikat Keahlian, itu sudah dikembalikan ke masing-masing Asosiasi yang telah mendapatkan lisensi. Hal ini dilakukan, karena Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sudah ditiadakan di setiap Daerah-Daerah.

“Saya bersama teman-teman Badan Usaha yang tergabung di Gapeksindo menginginkan agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Prinsipnya kami dari Gapeksindo sangat mendukung Program Wali Kota, Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen, sepanjang proses itu masih berjalan sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

Musa Abubakar

Reporter: Musa Abubakar
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here