GPM Minta Penegak Hukum Usut Proyek Saluran Air PUPR Malut Di Tikep

599

Proyek Saluran Air PUPR Pemprov Malut Yang Dikerjakan Secara Swakelola (Foto: Musa CH)


TIDORE, CH – Proyek saluran air milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Diduga bermasalah. Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Malut ikut angkat bicara.

Proyek sepanjang 4000 meter yang berlokasi di Pulau Tidore itu dikerjakan secara swakelolah dengan melibatkan sebagian besar pegawai PUPR Malut.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dikerjakan pada awal 2021 ini juga diduga besar anggaranya ditutup-tupi.

Ketua GPM Malut, Sartono Halek kepada media ini mengatakan, pekerjaan proyek saluran air milik Dinas PUPR Malut itu harus diusut oleh pihak penegak hukum.

“Pekerjaan itu harus diusut oleh penegak hukum, apalagi pekerjaan itu tidak ada dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) swakelola Dinas PUPR Malut DAK 2021,” ungkap Sartono.

Lanjut Sartono, proyek dengan volume 4000 meter itu nilai pagunya mencapai hingga miliaran rupiah. Sehingga keterbukaan informasi soal anggaran pekerjaan itu harus disampaikan ke publik oleh dinas terkait.

BACA JUGA  Pipa Air Di Dasar Laut Tidore-Maitara Muncul Dipermukaan

“Kejadian seperti ini yang perlu diawasi oleh semua pihak baik penegak hukum maupun LSM, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di daerah (Malut) ini, jadi sekali lagi harus diusut oleh penegak hukum,” tegasnya, Senin (22/2/2021).

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapatkan media ini, pada RUP swakelola Dinas PUPR Malut di 2021 ini hanya di dua kabupaten yakni, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.

Masing-masing dengan nama kegiatan yang sama, yakni pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder dan primer yang luasnya 1000-3000 Ha dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota.

Salah satu sumber terpercaya kepada wartawan mengatakan, setiap kegiatan (proyek) yang belum masuk ke sistem RUP, bila sudah dikerjakan maka pekerjaan tersebut bermasalah, apalagi dikerjakan tidak sesuai dengan lokasi proyek itu.

“Pekerjaan proyek itu bermasalah kalau belum masuk di RUP, apalagi DAK 2021 cuma di Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, bukan di Tidore,” bebernya, sambil meminta namanya tidak mau dikorankan. (Red)

Musa Abubakar

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here