Oleh : Muh. Rizqi Saputra, alumni SMA Negeri 2 Halmahera Timur,
(Mahasiswa S1 teknik sipil Universitas Muhammadiyah Malang)
RENCANA PEMINDAHAN ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sudah memasuki tahap finalisasi. Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa saat rapat akhir tahun itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Kamis, 21 Januari 2021. “Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional. Jadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya kepada kantor berita Antara.
Rancangan utama (master plan) dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan), kata Hamdam, juga telah dirampungkan oleh Bappenas. Seluruh persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu keputusan politik Kepala Negara dan pengesahan regulasi dari DPR.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan setelah dimulainya pembangunan (groundbreaking) untuk ibu kota baru, akan terjadi penyerapan 100 ribu tenaga kerja pada tahun pertama pembangunan.”IKN ini sebenarnya masuk salah satu untuk strategi pemulihan ekonomi kita menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Fadjroel seperti dilansir dari Antara, Kamis (22/4).
Menurut rencana induk (masterplan) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lanjut Fadjroel, pembangunan ibu kota baru akan menyerap lima juta tenaga kerja hingga 2045. Mengenai anggaran pembangunan IKN, Fadjroel menyatakan, hanya satu persen dari total anggaran sekitar Rp 500 triliun yang berasal dari anggaran fiskal APBN. Sisa kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan.
Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai inti dari pemerintahan sebuah negara. Secara fisik ibu kota negara pada umumnya difungsikan sebagai pusat berbagai perkantoran dan tempat berfusi para pimpinan pemerintah ( Yahya, 2018). Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kepala negara Republik Indonesia akan berencana melakukan pemindahan ibu kota dari jakarta ke Kalimantan.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke wilayah Kalimantan yang telah dipustuskan oleh Presiden Joko Widodo sekitar 2 tahun yang lalu pada akhir Agustus 2019, kini nyatanya surut di hantam badai pandemi COVID-19.
Pemberitaan, kabar dan informasi atas upaya maupun kajian dalam mempersiapkan pemindahan ibukota, kini nyatanya luntur dan tenggelam oleh informasi mengenai penanganan pandemi ini.
Hal ini tentu memicu sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat, apakah benar rencana pemindahan ibukota tersebut akan di laksanakan ? sejauh mana persiapan akan hal itu ? apakah pemerintah tetap bersikukuh pada keputusannya menegai pemindahan ibukota negara ? apakah berita atas informasi itu hanya sebuah wacana belaka ?
Hanya sekedar mengingatkan, wacana menegenai pemindahan ibukota negara secara terang-terangan disampaiakan oleh Presiden pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 di parlemen.
Pada kesempatan tersebut Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan.
Setidaknya ada lima alasan yang beliau utarakan dalam pidato terkait pemindahan ibukota negara, salah satunya adalah mengenai risiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan maupun gunung berapi dan tanah longsor.
Apalah daya, kenyataan berkata lain, Pada awal 2020 muncul virus COVID-19 di Wuhan, China. Situasi ini membuat pemerintah harus membagi perhatiannya terhadap penanganan pandemi.
Tentu saja hal ini dapat sangat dimaklumi, terlebih Presiden sudah menegaskan komitmennya yang mengdepankan keselamatan rakyat diatas apapun itu.
Semenjak diumumkannya pasien yang terinfeksi covid-19 pada tanggal 02 Maret 2020 hingga saat ini, perekonomian tanah air mengalami yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi minus. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 terkontraksi minus 2,07%. Ini berarti bahwa negara kita masuk ke dalam jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi yang selama tiga kuartal bernilai negatif.
Ekonomi saat ini saja masih mengalami kemrosotan, apalagi dengan ada buah tutur mengenai pemindahan ibu kota akan menjadi peluang dalam pemulihan ekonomi negara. Sepertinya pionir kita harus memikirkan secara matang matang mengenai kebijakan dalam hal ini. Terlebih lagi keselmaatan rakyat akibat pandemi ini amat sangat begitu diutamakan.
Sebenarnya sah sah saja, apabila ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, mengingat pemerataan infrastruktur dan pembentukan birokrasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia itu sangat diperlukan.
Wilayah Kalimantan juga merupakan wilayah yang cukup startegis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Kalimantan juga termasuk dalam daerah yang memiliki risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan dari segi geografis Kalimantan tidak termasuk dalam wilayah ring of fire.
Dalam rangka memindahkan ibu kota negara ini dibutuhkan banyak biaya dan juga akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin bisa sampai tahunan, mengingat apabila hal itu benar terjadi maka akan perlu banyak infrastruktur yang harus di bangun dan fasilitas- fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sebuah ibu kota baru.
Bukankah sebaiknya anggaran yang telah dipersiapkan untuk perencanaan tersebut difokuskan untuk pandemia saat ini ?
Bukan kah lebih baik berbenah ekonomi yang saat ini masuk ke dalam resesi akibat pandemi, sehingga ekonomi tanah air kembali pulih ?
Mengenai Srategi yang diusulkan, cukup baik, mengingat akan ada banyak lowongan pekerjaan yang itu diharapkan akan meng upgrade perekonomian Indonesia saat ini, tetapi perlu mengingat juga, memindahkan sebuah ibu kota bukan hal yang mudah bak membalikkan telapak tangan. Para nahkoda kapal kita merupakan nahkoda yang hebat, sehingga ini bukan satu satunya cara untuk mengembalikan perekonomian negara akibat pandemi. (#)
