Ketua DPD IMDI Malut, Zulkifli Djafar (Foto: Istimewa)
MABA, CH- Kinerja Panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), menuai sorotan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Insan Muda Demok rat Indonesia (IMDI), Maluku Utara.
Ketua DPD IMDI Malut, Zulkifli Djafar mengatakan, pergantian ketua definitf ke karateker Ketua DPD KNPI Haltim dengan alasan fundamentalnya untuk mempercepat pelaksanaan MUSDA ke-IV KNPI Haltim. Namun kurang lebih 1 bulan bertugas, karateker baru membentuk panitia pada tanggal 16 Maret 2021, itupun masih sebatas ketua panitia.
“Semoga saja saat ini Steering Commite dan struktur kepanitiaan turunannya juga sudah dirampungkan sehingga panitia sudah bekerja, mengingat sampai saat ini kami tidak tau sudah sejauh mana progres panitia termasuk menschedulkan tanggal pelaksanaan Musda,” kata Zul, sapaan akrab Zulkifli Djafar, melalui rilis yang dikirim ke redaksi cermin.halmahera.com baru-baru ini.
Mantan Ketua KNPI Haltim ini menilai, Ketua Karateker KNPI Haltim, Ismail H. Aluddin maupun Ketua Panitia MUSDA Ke-IV KNPI Haltim, Rachmat Abubakar terkesan tertutup dari publik. Pasalnya, hingga sejauh ini kinerja mereka tidak diketahui sudah sejauh mana.
“Padahal mereka bisa manfaatkan media cetak maupun media sosial untuk sampaikan agenda dan tahapan pelaksanaan MUSDA agar mendapat masukan publik, mengingat tugas dan pekerjaan mereka melibatkan banyak orang dan melahirkan pemimpin publik,” tukasnya.
Lanjut Zul, IMDI sebagai bagian dari peserta unsur OKP di MUSDA KNPI Haltim 2021 berpandangan, jika progres kesiapan internal kepanitian saja sudah molor, maka kapan Musda bisa digelar. Sementara tanggal 13 April 2021 sudah masuk awal Ramadhan yang mana ummat muslim lebih banyak diperhadapkan pada rutinitas ibadah dan amalia-amalia Ramadhan, yang nota bene akan mempengaruhi fisik maupun psikis panitia, peserta dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dengan demikian menurut Zul, apa bila MUSDA direncanakan sebelum Ramdhan maka panitia harus bekerja ekstra mengingat waktu yang tersedia tidak kurang dari dua minggu kedepan. Sementara apabila MUSDA terpaksa dilaksanakan setelah Ramdhan yaitu pada akhir Mei 2021, praktis Karateker baru bisa menggelar MUSDA setelah dalam kurun waktu ±3 bulan, yang artinya baik pengurus definitif (Oktober 2020-Januari 2021) maupun Karateker DPD KNPI Haltim memilki rentan waktu yang relatif sama yaitu ±3 bulan, sehingga urgensi penunjukan Karateker dengan alasan mempercepat MUSDA patut dipertanyakan dan dipertentangkan.
“Apakah Karateker tidak sanggup menjalankan tugas sebagai penjewantahan dari amanah DPD KNPI Malut sehingga harus dievaluasi ataukah DPD KNPI Maluku Utara tidak tepat melihat time-ing dalam mengambil keputusan menunjukan karateker dimaksud,” tanyanya.
Zul juga mengingatkan, agar amanah yang diberikan melalui 2 Surat Dukungan (KNPI Haltim dan IMDI Malut) tanpa iming-iming dan non transaksional disaat MUSDA DPD KNPI Malut 2019 lalu, yang kemudian menetapkan Irman Saleh sebagai Ketua DPD KNPI Malut terpilih, yang selanjutnya menunjuk Saudara Ismail selaku Karateker Ketua KNPI Haltim, tidak disalah gunakan. (Red)
