Ini Alasan Kelompok Tani di Gane Barat Enggan Menanam Bantuan Beni Padi Dari Pemprov Malut
HALSEL,CH-Program Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propivinsi Maluku Utara untuk bantuan beni padi ke para petani di Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan tampak bermasalah. Pasalnya, para petani setempat enggang menanam beni padi tersebut.
Sahabudin, salah satu anggota kelompok tani di Desa Balitata Kecamatan Gane Barat menyampaikan, bantuan awalnya terbentuk di tahun 2020, namun ada kendala dari Pemerintah Pusat sehingga Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara baru menyalurkan beni padi itu pada 2022.
Sahabudin bersama rekan kelompok lainya belum menanam beni padi itu, lantaran bantuan anggaran sumur bor yang sudah melekat di rekening kelompok masing-masing sudah ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
“Bagaimana kita mau lakukan penanaman, sementara fasilitas berupa sumur bor dan bantuan lainnya tidak ada. Awalnya kami diberikan harapan terkait bantuan tersebut,” jelas Sahabudin baru-baru ini.
Sementara itu, Kordinator Penyuluh Pertanian Gane Barat, Mohtar Sibela menyebutkan, bantuan beni padi itu untuk kelompok tani yang berada di Desa Samo, Saketa dan Balita. Menurutnya, bantuan ini merupakan program Pemerintah Pusat di 2020 namun gagal, sehingga Pemerintah Provinsi bijaki di 2021.
Ditambahkan, per kelompok mendapat 800 kg beni padi dengan luas lahan 32 hektar. Total lahan untuk kelompok tani di tiga desa itu mencapai 96 Hektar. Selain beni padi, terdapat juga bantuan berupa obat-obatan dan pompa air.
“Anggaran pompa air sudah masuk pada rekening masing- masing kelompok, namun dari 30 provinsi ada 2 provinsi yang dibatalkan, yakni Ace dan Maluku Utara sehingga anggaran tersebut di tarik kembali,” kata Mohtar.
Padahal selaku koordinator penyuluh, Mohtar berharap kelompok tani ini dapat melakukan penanam sehingga dapat membantu perekonomian di tengah Covid -19. Mohtar mengaku sudah melaporkan kendala kondisi lapangan, alam maupun beni padi yang belum juga diambil oleh para kelompok tani.
“Sementara dari dinas baik itu kabupaten maupun provinsi biar sedkit harus di tanam. Sementara berdasarkan hasil pantauan kami selaku penyuluh di lapangan, sampai sejauh ini masih nol persen,”ujarnya. (yd)
