Ini Sikap DPRD Haltim Soal Penolakan PT. Priven Lestari Oleh Warga

850

Rapat Hearing (Foto: Nehemia CH)


MABA, CH- Aksi penolakan PT. Priven Lestari oleh warga Buli yang mengatasnamakan Aliansi Sarjana Mahasiswa dan Pelajar (Asmapel) Wayafli- Buli Asal baru-baru ini, mendapat tanggapan serius dari pihak DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Wakil Ketua  II DPRD Haltim, Indrus E. Maneke menuturkan, selama ini PT. Priven Lestari melakukan expolorasi (pengeboran) di Gunung Wato-Wato Kecamatan Maba, Haltim tidak diketahui oleh pihak DPRD.

“Walaupun izin pertambangan dikeluarkan dari Pemprov, namun setidaknya Pemda Haltim dan DPRD juga harus mengetahuinya, apalagi lokasi pengeboran jaraknya hanya 200 sampai 700 meter dari warga, ini sangat tidak masuk akal,” kesal Idrus, saat memimpin rapat hearing dengan pihak PT. Priven Lestari, para kepala desa se Kecamatan Maba dan Asmapel, di ruang rapat lantai II Kantor DPRD, Rabu (3/3/2021).

Idrus juga meminta kepada PT. Priven Lestari agar melakukan sosialisasi ke masyarakat, tentang kepastian dan keselamatan warga.

“Ini yang harus dilakukan oleh PT. Priven, sebab daerah Buli memiliki sumber mata air bersih yang digunakan masyarakat mulai dari Desa Wayafli sampai di Dusun Gau Desa Geltoli itu berada di lahan Priven,” tegasnya.

BACA JUGA  DPMD Warning Kades Yang Gonta Ganti Perangkat

Politisi Golkar ini juga berharap, agar hasil rapat ini segera ditindaklanjuti oleh perwakilan PT. Priven Lestari ke atasan mereka yang ada di Jakarta.

“Kami meminta agar Pimpinan Priven datang ke Haltim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta meminta kepada PT. Priven agar menyerahkan peta lahan 5000 hetar ke DPRD,” pintanya.

Pihak DPRD juga berjanji akan turun melakukan pengecekan di lokasi tambang dan hasilnya akan dilaporkan ke Pemorov Malut untuk dipertimbangkan kembali.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin mengaku, kecewa dengan pihak perusahaan. Menurutnya, jika perusahaan tetap melakukan penambangan maka akan berdampak buruk bagi nasib warga.

“Bila PT. Priven melakukan pertambangan di Gunung Wato-Wato yang mana adalah lahan perkebunan warga, sampai ini terjadi maka imbas ke depan berupa banjir yang akan dihadapi masyarakat, ini yang harus kita sikapi bersama,” ujarnya.

Alvanok Susu, selaku anggota DPRD mengatakan, penolakan PT. Priven Lestari oleh masyarakat Buli bukan baru pertama kali terjadi. Bahkan pada sidang dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Ternate tidak ada kesepakatan.

BACA JUGA  Ratusan Karyawan PT. STM Dua Bulan Belum Terima Gaji

“Seharusnya ada pertemuan dengan masyarakat diterima atau tidak baru dikeluarkan Amdal, namun proses tidak jalan tiba-tiba dokumen Amdal sudah keluar, saya masih ragu, terhadap PT. Priven, karena ada komitmen yang sudah dilanggar dari awal,” bebernya.

Sementara itu, Novian Sutrisno, Site Manejer PT. Priven Lestari, meminta maaf atas kelalaian mereka yang hingga saat ini belum melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.

“Visi-Misi Priven yaitu  mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan selalu melihat dan mengatasi dampak terlebih dahulu, kalau itu semua sudah dilakukan baru pihak Priven melakukan produksi, dan pekerja semua masyarakat lokal, itu diutamakan,” jelas Novian. (Red)

Nehemia bustami

Reporter: Nehemia Bustami

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here