Ketua Karateker DPD KNPI Haltim, Ismail H. Aluddin (Foto: Istimewa)
MABA, CH- Ketua Karateker, KNPI Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Ismail H. Aluddin, kembali menanggapi pernyataan Ketua Insan Muda Demokrta Indonesia (IMDI) Maluku Utara (Malut), Zhulkifli Djafar terkait dengan kinerja karateker dan ketua panitia Musyawarah Daerah (Musda) Ke-IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Pemuda Indonesia (KNPI) Haltim, yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan.
Ismail menegaskan, apa yang disampaikan oleh Zhulkifli melalui sejumlah media online itu keliru. Sebab menurut dia, keterlambatan konsolidasi Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda ke IV DPD KNPI Haltim salah satu penyebabnya adalah kelalaian Zhulkifli yang juga selaku mantan Ketau KNPI Haltim, karena dianggap meninggalkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksnakan oleh karateker.
“Rapimpurda itu mestinya sudah dilaksanakan enam bulan sebelum masa periode kepengurusan berakhir, selanjutnya membentuk panitia Musda 3 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, itu tidak dilakukan oleh sudara Dzulkifli,” kata Ismail, Jumat (2/4/2021).
Ismail juga membeberkan, Dzulkifli berulang kali dihubungi atau dipanggil oleh DPD KNPI Malut untuk dimintai kejelasan tentang Musda. Namun tidak bisa memastikan kapan pelaksanaanya, hingga diberikan toleransi hingga Januari 2020 oleh DPD KNPI Malut. Bahkan sekretariat KNPI Haltim juga tidak terurus.
Sebagai pengurus DPD KNPI Malut, Ismail mengaku dirinya dipercayakan sebagai karateker yang mestinya hanya ditugaskan untuk membentuk panitia dan melaksanakan Rapimpurda serta Musda, terpaksa harus memulai konsolidasi tersebut dengan membersihkan sekertariat, mencari SK pengurus periode 2017-2020, mengidentifikasi keberadaan masing-masing pengurus, berkordinasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung kerja-kerja konsolidasi Musda.
“Agar konsolidasi tersebut bisa matang demi menggelar Rapimpurda dan Musda maka saya perlu waktu yang cukup. Sebab bagi saya konsolidasinya harus lebih kordinatif supaya juga lebih legitimatif,” jelasnya.
Ismail mengakui, pada saat rapat pembentukkan panitia hanya menetapkan ketua panitia dan koordinator stering comite. Ini karna sebagian pengurus DPD KNPI Haltim dimasa kepemimpinan Dzulkifli, tidak hadir dan kontak handpone mereka tidak diketahui. Hal ini dimaksudkan agar, ketua panitia dan kordinator stering comite bisa mengidentifikasi ulang pengurus mana yang masih bisa dihubungi untuk dilibatkan dalam komposisi kepanitiaan.
Menurut Ismail, saat ini komposisi panitia dan struktur panitia sudah rampung dan sementara kordinasi untuk persiapan Rapimpurda maupun Musda terus dilakukan. Tahapan atau rangkaian Rapimpurada dan Musda juga akan tetap akan dipublikasi ke media, dan itu sudah diperintahkan pada ketua panitia serta kordinator stering komite untuk menggandeng media supaya lebih terbuka.
“Soal waktu jelang ramadhan, saya dan teman-teman panitia juga sudah menghitung dan mempertimbangkan, tentu akan menyesuaikan, tapi juga tetap optimis untuk menyukseskan Rapimpurda dan Musda tersebut karena tidak mau gagal seperti sudara Dzulkifli,” ujarnya. (Red)
