Inspektorat Halbar Temukan Dugaan Penyalagunaan DD 700 Juta Di Desa Hatebicara

1395

HALBAR, CH-Pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), menemukan dugaan penyalagunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 hingga ratusan juta rupiah oleh Pemerintah Desa Hatebicara. Hal ini berdasarkan hasil uji petik dilapangan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Inspektur Pembantu Wilayah 3 Halmahera Barat, Hikler Murari, mengatakan sesuai dengan surat tugas dari instansi Inspektorat tentang pemeriksaan rincian DD 2020, khususnya Desa Hatebicara di Kecamatan Jailolo, telah diekspos atau dipresentasi hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Total anggaran DD 2020 yang telah dilaporkan berdasarkan LHP sebesar Rp. 722,137,614. Menurut Hitler, dari jumlah dana ini berupa belanja anggaran yang tidak melengkapi bukti pendukung sebesar Rp. 300,149,500, belanja yang tidak mampu dipertanggungjawabkan  Rp. 368,627,000 dan rekofusing anggaran Covid-19 yang tidak sesuai aturan yang berlaku Rp. 53,361,100 serta pajak yang belum di setor Rp. 14,400,322.

“Tidak mampu mereka pertanggungjawabkan, oleh karena itu  diberikan tenggang waktu 60 hari untuk di tindanjuti ketika LHP ini muncul,”kata Hikler di Kantor Inpektorat, Jumat (20/8).

BACA JUGA  ASB Halbar Dukung DPRD Buat Perda Tarif Angkutan Speed Jailolo-Ternate

Hasil LHP itu sendiri, sudah diserahkan pihak Polres Halbar, Komisi I DPRD, Ketua Bappemperda, Kepala Dinas DPMPD dan Sekretaris Desa Hatebicara yang ikut hadir dalam kegiatan ekpos LHP tersebut.

“Untuk Kepala Desa atau PJS kepala desa, Karyanto Idrus, tidak hadir padahal suda surati dan hubungi melaui telpon seluler tetapi nomornya tidak aktif,” akunya.

Menanggapi hal ini,  Ketua Komisi I DPRD Halbar,  Joko Ahadi, mengatakan  pihaknya memberikan waktu ke Inpektorat selama dua bulan untuk mempertanggungjawabkan LHP tersebut. Lanjut Joko, menurut Inspektorat soal temuan tersebut karena kurang cukup bukti saat melakukan uji petik di lapangan.

“Komisi I pasti akan mengawasi dalam proses menuju 60 hari ke Inspektorat, jadi Inspektorat betul-betul komitmen atas rekomendasi yang telah dikeluarkan ke pemerintah  setempat untuk dipertanggungjawabkan dengan temuan yang di dapatkan sementara itu,”ujarnya.

Riko Noho

Reporter: Riko Noho
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here