Kantor DPC PPP Sanana di Palang Pengurus Partai

48
Pengurus Partai Saat Palang Kantor DPC PPP Kepulauan Sula

SANANA, CH– Kantor atau secretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara di Palang oleh pengurus partai setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua DPC PPP Kepulauan Sula yang saat ini berada ditangan Ba,Udin Soamole.

Sebelumnya, pengurus DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) melakukan aksi penolakan. Aksi yang tidak mendapat tanggapan itu akhirnya berbuntut pada pemalakangan pintu kantor PPP yang berlokasi di di Desa Mangega, Kecamatan Sanana, Sabtu (21/05/2022).

Menurut Sahabat, salah satu pengurus PPP setempat mengatakan, Musyawarah Cabang (MUSCAB) PPP Ke-V yang di selenggarakan oleh Ir. Luthfy Syiko selaku ketua panitia berjalan sesuai mekanisme institusi dan tidak ada persoalan hingga Djauhar Buamona terpilih secara aklamasi.

Namun dalam proses pengusulan SK dari kabupaten ke DPP tiba-tiba DPP menerbitkan SK Plt atas nama Bah’udin Soamole tanpa sepengetahuan pengurus partai lainya.

“Bagi kami ini adalah langkah yang sangat keliru, sehingga kami menduga ada oknum-oknum tertentu yang tidak mau Djauhar menjadi ketua,” kata Sahabat.

BACA JUGA  Welhelmus Berikan Dukungan Ke Ubaid-Anjas

Sahabat menegaskan, para pimpinan PAC telah berkomitmen, berjuang dan membela institusi ini agar tetap mendapat perhatian istimewa di lingkungan masyarakat. Namun semenjak terbitnya SK Plt beberapa bulan lalu, pihaknya sangat kecewa dengan sikap DPP yang seolah-olah tidak menghargai keputusan para pimpinan PAC.

“Kami berharap agar aksi protes kami hari ini di dengar  dan ditindak lanjut oleh DPP agar sesegera mungkin dapat mengevaluasi SK Plt illegal atau inkonstitusional demi kebaikan DPC PPP di kabupaten kepulauan sula. Kami para pimpinan PAC sangat menginginkan agar draft musyawarah kami diterima dan di proses oleh DPP,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sahabat bersama pengurus lainya mengeluarkan beberapa pernyataan sikap, diantaranya;

  1. Kami menolak Surat Keputusan (SK) Plt yang diterbitkan oleh DPP, sebab SK tersebut Ilegal/Inkonstitusional.
  2. Kami mengakui Ketua Umum berdasakan hasil MUSDA DPC Jauhar Buamona, Selain dari Jauhar Buamona,itu kami anggap Cacat Administrasi.
  3. Jika DPP tidak meninjau atau mengevaluasi kembali SK yang diterbitkan Kepada Bah’Udin Soamole dan tidak menerbitkan perubahan SK sesuai dengan hasil MUSDA pada tanggal 09 Desember 2021 maka kami pengurus DPC dan Para Pimpinan PAC akan memboikot seluruh aktivitas PPP di Kabupaten Kepulauan Sula
  4. Kami tegaskan jika pernyataan sikap kami tidak dapat di akomodir oleh DPP maka pengurus DPC dan PAC kabupaten kepulauan sula sesegera mungkin melakukan demonstrasi di depan sekretariat DPP lagi,Tutup Sahabat. (K-P)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here