Musrembang Di Kecamatan Loloda, Wabup Halbar Absensi Para Kades

157

Musrembang Di Kecamatan Loloda (Foto: Riko Noho)


HALBAR, CH- Kurang lebih dua pekan, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, berakhir pada, Senin (22/3/21).

Musrembang di Kecamatan Loloda, Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad melakukan absensi terhadap para kepala desa serta ketua dan anggota BPD. Dalam absensi itu, Djufri menemukan sejumlah kepala desa yang yang tidak hadir, diantaranya Kades Bosala, Pumadada, Barataku dan Baja.

Dalam sambutanya, Djufri meminta agar Musrembang harus dilakukan secara baik. Menyusun program prioritas kegiatan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan stigma (buruk) bagi masyarakat.

Dia juga menghimbau kepada para kepala desa agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) yang baik, disertai sumber pendanaan, tujuannya agar kepala desa memiliki target pembangunan yang terukur.

“Jangan hanya mengandalkan Dana Desa, akan lambat pembangunan di Desa itu, karena banyak sumber pendanaan, misalnya APBN, APBD propinsi atau kabupaten bahkan swadaya masyarakat,” kata Djufri saat menghadiri Musrembang Loloda baru-baru ini.

BACA JUGA  FTJ Halbar Resmi Dihelat Secara Offline Dan Online

Program pembangunan Pemda Halbar di bawah kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhammad yakni Pentataan Kota Jailolo, Infrastruktur Jalan ke Loloda, serta tata kelolah pemerintahan dan keuangan daerah.

Dalam slogan diahi (benahi), tata kelolah pemerintahan dan keuangan daerah kata Djufri, dibutuhkan team work (Kerja tim) yang kuat dan solid.

“Saya kira dua hal (tata kelolah pemerintahan dan keuangan,red) ini juga sangat berpengaruh, jika tidak ditata dengan baik, akan sulit kita wujudkan konsep Diahi Halbar yang sudah kami sampaikan saat kampanye,”imbuhnya.

Saat dilantik sebagai wakil Bupati Halbar 26 Februari lalu, dia mendapati jumlah hutang Pemda Halbar terhadap pihak ketiga sebesar Rp. 260 miliar. Angka yang cukup besar menurutnya.

Dalam kurun waktu tiga minggu, bersama inspektorat, Djufri mengaku berhasil menekan hutang itu sebesar Rp. 180 miliar, dengan cara mengkroscek kembali kefalidan jumlah hutang tersebut.

Dia juga akan mengurangi belanja operasional untuk bupati dan wakil bupati yang melekat di Sekretariat Daerah berupa belanja BBM dan yang lainya.

BACA JUGA  BPKP Malut Minta SKPD Di Halbar Kelola Anggaran Dengan Baik

“Cukup besar belanja BBM di sekretariat daerah, harus lebih hemat lagi,” tegasnya. (Red)

Riko Noho

Reporter: Riko Noho

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here