Pemda Halbar Dan Kemendikbud-Ristek Kerjasama Untuk Program Sekolah Penggerak

175
Penandatangan MoU

HALBAR, CH- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara jalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melaksanakan program sekolah penggerak di Halbar.

Kerjasama ini dituangkan melalui pendatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) yang berlangsung di di ruang rapat bupati, Sabtu (28/8/2021), oleh Bupati Halbar, James Uang dengan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Ridwan Ali.

Bupati Halbar, James Uang dalam agenda tersebut mengatakan, program sekolah penggerak ini sejalan dengan visi pembangunan di Halbar yang sudah dirumuskan melalui Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun kedepan.

Kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teruma Dinas Pendidikan, agar hasil kesekatan yang baru saja ditandatangani ini dapat diimplementasikan mulai dari PAUD, SD dan SMP.

“Bimbing kepala sekolah kita agar mereka mempunyai kemampuan menggerakan guru menjalankan tugasnya dengan benar dan menyusun kerangka pembelajaran efesien dan sistematis  agar murid-murid mempunyai integritas sehingga kualitas mutu penddidikan di Halmahera Barat dapat tercapai,” kata bupati.

BACA JUGA  Bupati Halbar Rombak Kabinet, Lantik 247 Pejabat

Sementara itu, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ridwan Ali mengatakan, yang paling penting dalam penandatangan MoU ini adalah

Pemda Halbar bisa melaksanakan program sekolah penggerak yang merupakan kolaborasi Kemendikbud-Ristek dengan Pemda Halbar.

“Ini juga nantinya komitmen kita pada penganggaran untuk melaksanakan program sekolah penggerak tersebut,” ujarnya.

Selain itu, bupati selaku kepala daerah, Ridwan menegaskan tidak bisa mutasi kepala sekolah selama kurun waktu 5 tahun. Jika terjadi mutasi maka pemda akan dikenakan sangsi berupa taka da lagi kuota program sekolah penggerak.

“Karena program ini berjenjang selama lima tahun kedepan, jadi program sekolah pengggerak itu ada penganggaran yang nantinya  dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari Kemendikbud-RisTek,” jelasnya.

Kepala LPMP Provinsi Maluku Utara, Laode Safihu M.Pd yang turut hadir dalam penandatanganan MoU itu mengatakan, para kepala sekolah mulai dari  PAUD hingga SMP harus mengikuti seleksi, karena sekolah penggerak harus melalui seleksi. Jika lulus seleksi, maka sekolah tersebut ditetapkan sebagai sekolah penggerak.

BACA JUGA  Kemenag Halbar Gelar Bimbingan Manasik Haji Mandiri Bagi CJH 2021

“Dalam acara penyelenggraan MOU tadi bupati suda menandatangani nota kesepahaman  tersebut, otomatis kepala sekolah mulai tingkat PAUD, SD dan SMP di Halmahera barat ini disaat melakukan pendaftaran mereka itu memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi saat ini yang diselenggarakan BPMBPK (Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayan) Provinsi Maluku Utara” jelasnya.

Langka selanjutnya kata Laode, Dinas Pendidikan Halbar melakukan sosialisasi atau memberikan informasi ke para kepala sekolah untuk segera mengikuti seleksi yang saat ini pendaftaranya suda mulai di buka, atau melalui laman SIMPKB.

Penandatangan MoU ini ikut dihadiri  oleh sejumlah pimpinan SKPD Halbar, beberapa diantaranya yakni Kepala Dinas Kominfo, Sahmi Salim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Pilemon Piuw, Sekretaris Dikbud, Marten Manuty, dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Safri.

Riko Noho

Reporter: Riko Noho
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here