Pemdes Buli Karya Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022

155
Musyawarah Rencana Pembangunan 2022 Buli Karya

BULI, CH – Pemerintah Desa (Pemdes) Buli Karya bersama Badang Permusyawaratan Desa (BPD), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Buli Karya, Tahun Anggaran 2022, di Kantor Desa, Senin (30/8/2021).

Kepala Desa Buli Karya, Abdurrahman Mumen, berharap agar dalam pembahasan dan usulan program di 2022 benar-benar yang di proritaskan, dan sasaranya berdampak langsung pada masyarakat. Menurut, Abdurahman tidak semua program yang diusulan akan diakomodir. Sebab, anggaran Dana Desa (DD) banyak difokuskan pada penanganan Covid-19. Usulan yang tidak diakomodir akan direkap untuk dianggarkan pada tahun berikut.

“Kepada perangkat desa, agar saling baku bawa bae-bae, selalu akur dan saling menghormati satu dengan yang lain, apa bila ada yang tidak dipahami agar menanyakan kepada orang yang paham, atau langsung ke kepala desa, apalagi masalah program dalam desa,” ujar, Abdurrahman.

Sekertaris Camat (Sekcam) Maba, Fahmianthy MG. Marsaoly, mengharapkan para peserta musyarawah, apabila ada program pengadaan bibit, maka seksi pemberdayaan harus bertanggung jawab dan memastikan bibit tersebut harus ditanam  oleh para petani. Sebab banyak bibit yang dibiarkan tumbuh di pekarangan rumah.

BACA JUGA  Pemdes Dan WVI Salurkan Masker Dan Buku Baca Ke SD N Gamesan

Dalam kesempatan itu, Sekcam juga juga menyentil kinerja ketua Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 10 desa yang ada di Kecamatan Maba, 99 persen tidak berfungsi. Pada saat pihak kecamatan meminta data penduduk, para kepala desa ikut kewalahan karena para ketua RT tidak memiliki data.

“Untuk itu tahun 2022 harus ada perubahan, dan ini berlaku di semua desa di Kecamatan Maba, karena administrasi desa itu sangat penting,” tegasnya.

Sekcam juga mengharap, program yang disulkan dalam musyawarah ini adalah program yang diprioritas.

Dia juga mengingatkan agar anggaran dari pihak ke tiga dalam hal ini Community Development (Comdev) dimasukan dalam dikumen APBDes.

“Karena permintaan dari Kejaksaan Negeri Haltim bahwa namanya anggaran desa harus dimasukkan dalam APBDes, salah satu nya Condev,” tukasnya.

Nehemia bustami

Reporter: Nehemia Bustami
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here