Pemkot Tikep Bakal Beri Bantuan Rp. 665 Ribu Ke Setiap KK

622

Rapat Walikota Tikep, Ali Ibrahim Bersama Para Pedagang (Foto: Musa CH)


TIDORE, CH – Antisipasi dampak ekonomi selama penutupan akses masuk keluar di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Pemerintah Kota Tikep akan memberi bantuan ke masing-masing kepala keluarga (KK) berupa sembako dan uang tunai dengan jumlah total Rp.665 ribu.

Sembako yang akan disalurkan ke masing-masing KK berupa beras 25 kg, gula, minyak kelapa, telur dan uang tunai antara Rp. 150 ribu hingga Rp. 200 ribu. Penyaluran sembako ke setiap KK akan dilaksanakan pada Tanggal 12 sampai 13 Mei 2020.

Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Tidore Ali Ibrahim selaku ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 saat melakukan rapat bersama dengan para pedagang di Kota Tikep yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Minggu (10/5/2020). Rapat ini membahas tentang kesiapan penyediaan sembako yang akan disalurkan ke masyarakat.

“Konsekuensi dari penutupan akses masuk dan keluar ini, kami akan salurkan bantuan kepada warga masyarakat yang layak mendapat bantuan dan nantinya akan di sesuaikan dengan data verifikasi dari Dinas Sosial tentang jumlah KK dari masing-masing wilayah untuk kemudian akan diserahkan ke pedagang untuk disiapkan stok sembako, dan selanjutnya disalurkan kepada yang menerima,” kata Ali.

BACA JUGA  Pemkot Tikep Respon Bahasa Daerah Masuk Kurikulum Pendidikan

Terkait dengan teknis pembagian bantuan sembako akan di bagi dalam dua wilayah yaitu di Pulau Tidore dan Daratan Oba yang pimpin langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan.  Dalam kesempatan itu, Ali meminta dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan dan seluruh elemen untuk bersama pemerintah dalam upaya penanganan pencegahan Covid-19 yang berdampak ekonomi akibat dari penutupan akses tersebut.

“Pemerintah daerah akan membuat semacam kontrak perjanjian kerjasama dengan pedagang yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang nantinya akan dijadikan bukti dasar pembayaran dalam penyaluran sembako kepada masyarakat yang berhak menerima dengan mengacu pada data verifikasi jumlah KK dari pedagang di wilayahnya masing-masing, terkecuali PNS, TNI, Polri, Pengusaha dan Pensiunan tidak mendapat bantuan,” jelasnya.

Sementara itu salah satu pedagang H. Teng Mustafa mengatakan para pedagang siap dan akan bertanggung jawab terhadap jumlah KK yang ada di wilayah masing-masing untuk disiapkan sembakonya. (Red)

Reporter: Musa Abubkar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here