HALBAR, CH- Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/ Se-Kabupaten Halmahera Barat,masa Bakti 2021-2024 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Aula Bidadari Kantor Bupati, Rabu (15/9/2021) oleh Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Imam Makhdi.
Dalam kesempatan itu, Sekda Halbar, Syahril Abdul Rajak mengatakan, dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) RI melalui nomor : 1177/M/2021, terus berupaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
Kata Syahril, kepsek dapat diartikan sebagai pemimpin yang bertugas untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan cerdas serta penuh tanggung jawab.
“Saya menitip harapan agar melalui wadah MKKS ini para kepala sekolah dapat memelihara silaturahmi dan sinergitas yang sudah terbangun selama ini,” harapnya.
Orang nomor tiga di jajaran Pemkab Halbar ini mengatakan, upaya kerja harus dilakukan kepsek beserta seluruh tim kerja dan guru, yakni membuat program sekolah, pengorganisasian sekolah, koordinasi menjalin komunikasi, menata kepegawaian, mengatur pembiayaan sekolah, serta menata lingkungan sekolah.
“Sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu, MKKS dituntut semakin profesional dengan program-program yang bisa meningkatkan kualitas SMA dan SMK. Mulai dari bidang kurikulum, managerial, kewirausahaan dan penguatan guru,”katanya.
Menurutnya, dengan dilantiknya pengurus MKKS ini dapat memperbaiki mutu pendidikan di Halbar serta dapat memunculkan ide cemerlang sehingga apa yang diharapkan para orang tua murid sudah dapat berkompetitif dengan yang lainnya.
“Saya harapkan kepada ketua dan pengurus MKKS SMA dan SMK Halmahera Barat terus giat sosialisasikan agar tidak ada lagi siswa di Halbar putus sekolah dan saya minta sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi siswa dan saya memberikan apresiasi dan menyambut baik atas keberadaan organisasi MKKS SMA dan SMK,”ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Imam Makhdi menjelaskan, MKKS ini telah dibentuksejak 2020, hanya saja ada sedikit masalah teknis sehingga pelaksanaan pembentukan MKKS baru bisa dilksanakan di 2021.
“Pengurus MKKS ini sebagai wadah dan tempat berkumpul kepala sekolah dan pendeta untuk bertugas dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain terkait persoalan sistem pendidikan yang ada dalam setiap lembaga sekolah agar bisa teratasi,” jelasnya.
Imam, menambahkan saat ini pihaknya masih inventarisir guru di masing-masing sekolah, untuk mencari tau mana sekolah yang mengalami kekurangan guru. Sebab menurutnya, kekurangan ini terjadi karena banyak guru yang sengaja meninggalkan tugas. Para guru yang meninggalkan tugas ini akan diberikan sangsi evaluasi hingga diproses ke ispektorat, karena memakan gaji buta.
“Jadi masalah kekurangan guru tentunya kita akan berupaya penempatan guru di suatu lembaga sekolah adalah orang yang komitmen mengabdi demi daerahnya,” pungkasnya.
