Pilkada Halsel, Pengurus YASBI Malut Minta Abaikan Politik Etnik

618

Pengurus Yasbi Malut (Foto: Nuski CH)

HALSEL, CH – Politik eknik atau suku belakangan ini menjadi isu hangat pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini membuat pengurua Yayasan Sama Bajo Indonesia (Yasbi) Cabang Maluku Utara angkat bicara.

Mustari Murad, Ketua Yasbi  Kepada Cerminhalmahera.com, meminta agar para tim, simpatisan dan pendukung masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Halsel agar jangan mengedepankan isu etnik untuk kepentingan politik.

Sebab merujuk pada  UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tidak mencantumkan syarat putra daerah atau suku bagi calon kepala daerah. “Isu putra daerah atau etnik sangat  popular di jaman Orde Baru, lalu apakah kita masih tetap mengondisikan isu putra daerah atau suku yang sebenarnya kita tahu bahwa isu ini adalah bentuk pendangkalan wacana berfikir dalam frame negara kesatuan,” kata Mustari, baru-baru ini.

Lanjut Mustari, kebanyakan isu etnik ini dikembangkan aktor politik sebagai senjata ampuh untuk memenangkan pilkada. Isu primodial tentunya menjadi sangat subur ketika dilemparkan dalam pemilih tradisional yang masih memilih berdasarkan emosional dan loyalitas.

BACA JUGA  Camat Kayoa Selatan Kecam IPML Dengan Parang Dan Bongkar Properti Lapangan Sepak Bola

“Realitas ini merupakan bentuk kejanggalan dalam demokrasi  jika demokrasi itu oleh rakyat maka seharusnya penentuan tipikal pemimpin berdasarkan pertimbangan pribadi rakyat bukannya dimainkan oleh segelintir elit,” ujarnya.

Sementara itu, Aljufri Hasan, Bendara Yasbi mengaku,  Suku Bajo khususnya  di Desa Kupang Kecamatan Joronga, tidak ada yang diskriminasi antar etnik baik itu etnik dari paslon nomor urut 1 Helmi Laode maupun nomor urut 2 Usman Bassam. “Yang mau jadi pemimipin ini kan bupati buka kepala adat jadi isu suku etnik itu jangan dijadikan sebagai senjata politik,” pintanya.

Mantan wakil ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Laluin (IPML) periode 206-2017 Sayuti W. Murad menambahkan, paham politik sukuisme sangat berdampak pada paham pluralisme masyarakat Halmahera Selatan dan ini menjadi kesenjangan warga di setiap desa yang ada di Halsel.

“Berdasarkan data yang saya temukan rata-rata masyarakat yang menempati satu desa di kecamatan Halmahera Selatan lebih dari satu suku, nah jika paham politik sukuisme dikembangkan maka berpengaruh pada keharmonisan di dalam setiap desa di Halsel,” ungkap Sayuti.

BACA JUGA  Kepsek dan Guru Kurang Akur, Siswa di SD N 10 Halsel "Tersisa" 9 Orang

Sayuti berharap,  pilkada kali ini  masyarakat dapat memilih paslon berdasarkan kualitas, pengalaman dan visi misi paslon kedepan bukan berdasarkan suku atau lainnya sehingga jangan ada dampak sosial antar etnis.

Jihan J. Tuanani, kalangan mahasiswa ini menuturkan, bahwa masyarakat memilih paslon yang benar-benar memiliki niat yang yang tulus untuk membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat.  “Masyarakat hanya mengiginkan pemimpin yg bijaksana, Ingat! Masyrakat tidak menginginkan ada kata yang menjanjikan masyarakat,” tegas Jihan. (Red)

Nuski A Saban

Reporter: Nuski A. Saban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here