Pilkada Halsel, Pengurus YASBI Malut Minta Abaikan Politik Etnik
Pengurus Yasbi Malut (Foto: Nuski CH)
HALSEL, CH – Politik eknik atau suku belakangan ini menjadi isu hangat pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini membuat pengurua Yayasan Sama Bajo Indonesia (Yasbi) Cabang Maluku Utara angkat bicara.
Mustari Murad, Ketua Yasbi Kepada Cerminhalmahera.com, meminta agar para tim, simpatisan dan pendukung masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Halsel agar jangan mengedepankan isu etnik untuk kepentingan politik.
Sebab merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tidak mencantumkan syarat putra daerah atau suku bagi calon kepala daerah. “Isu putra daerah atau etnik sangat popular di jaman Orde Baru, lalu apakah kita masih tetap mengondisikan isu putra daerah atau suku yang sebenarnya kita tahu bahwa isu ini adalah bentuk pendangkalan wacana berfikir dalam frame negara kesatuan,” kata Mustari, baru-baru ini.
Lanjut Mustari, kebanyakan isu etnik ini dikembangkan aktor politik sebagai senjata ampuh untuk memenangkan pilkada. Isu primodial tentunya menjadi sangat subur ketika dilemparkan dalam pemilih tradisional yang masih memilih berdasarkan emosional dan loyalitas.
“Realitas ini merupakan bentuk kejanggalan dalam demokrasi jika demokrasi itu oleh rakyat maka seharusnya penentuan tipikal pemimpin berdasarkan pertimbangan pribadi rakyat bukannya dimainkan oleh segelintir elit,” ujarnya.
Sementara itu, Aljufri Hasan, Bendara Yasbi mengaku, Suku Bajo khususnya di Desa Kupang Kecamatan Joronga, tidak ada yang diskriminasi antar etnik baik itu etnik dari paslon nomor urut 1 Helmi Laode maupun nomor urut 2 Usman Bassam. “Yang mau jadi pemimipin ini kan bupati buka kepala adat jadi isu suku etnik itu jangan dijadikan sebagai senjata politik,” pintanya.
Mantan wakil ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Laluin (IPML) periode 206-2017 Sayuti W. Murad menambahkan, paham politik sukuisme sangat berdampak pada paham pluralisme masyarakat Halmahera Selatan dan ini menjadi kesenjangan warga di setiap desa yang ada di Halsel.
“Berdasarkan data yang saya temukan rata-rata masyarakat yang menempati satu desa di kecamatan Halmahera Selatan lebih dari satu suku, nah jika paham politik sukuisme dikembangkan maka berpengaruh pada keharmonisan di dalam setiap desa di Halsel,” ungkap Sayuti.
Sayuti berharap, pilkada kali ini masyarakat dapat memilih paslon berdasarkan kualitas, pengalaman dan visi misi paslon kedepan bukan berdasarkan suku atau lainnya sehingga jangan ada dampak sosial antar etnis.
Jihan J. Tuanani, kalangan mahasiswa ini menuturkan, bahwa masyarakat memilih paslon yang benar-benar memiliki niat yang yang tulus untuk membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat. “Masyarakat hanya mengiginkan pemimpin yg bijaksana, Ingat! Masyrakat tidak menginginkan ada kata yang menjanjikan masyarakat,” tegas Jihan. (Red)
Reporter: Nuski A. Saban
