Politisi PDI Perjuangan Ancam DKPP Bawaslu Tikep

595

Politisi PDIP Malut, Muhammad Naoval Adam


TIDORE, CH – Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mendapat sorotan dari Polotisi DPD PDI Perjuangan Maluku Utara. Bawaslu dianggap tebang pilih dalam menangani ASN yang terlibat dalam politik praktis.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Malut, Muhammad Naoval Adam menyebutkan, Ramli Pelu merupakan salah satu ASN yang telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Waliko Tikep.

Bawaslu, kata Muhammad Naoval, Ramli Pelu sudah harus dipanggil untuk dimintai keterangan karena sudah terang-terangan melanggar aturan ASN, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pasal 2 Huruf f.

Bahkan larangan bagi ASN terlibat dalam politik praktis ini juga diperkuat dengan Surat Menpan-RB tentang Netralitas bagi ASN dan edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang menyebut secara gamblang bahwa ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai politik, terkait rencana calon kepala daerah. Apalagi mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.

“Jika Bawaslu bilang lebih mengutamakan undang-undang nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan setiap warga negara berhak dicalonkan dan mencalonkan sehingga mengabaikan edaran KASN, lantas bagaimana dengan Undang-Undang ASN yang memiliki kedudukan yang sama, serta kode etik dari ASN itu sendiri yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,” pungkasnya, Senin (17/2/2020).

BACA JUGA  M. Nur Lasut Optimis Didukung 6 Parpol

Olehnya itu, Noval yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado ini, meminta kepada Bawaslu Kota Tikep agar tegas dan memanggil oknum ASN yang diketahui telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon walikota untuk diperiksa. Sehingga publik dapat mengetahui terkait dengan status yang bersangkutan, apakah sudah mengundurkan diri atau belum.

Selain itu, Bawaslu juga diharapkan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terhadap semua warga negara yang berstatus ASN apabila terlibat dalam politik praktis. “ASN ini berbeda dengan politisi atau masyarakat, ASN punya aturan tersendiri, ini yang harus dilihat oleh Bawaslu, jangan hanya ASN like status di facebook atau berkomentar di medsos kemudian dipanggil dan direkomendasikan untuk diberikan sanksi, sementara ada ASN yang berafeliasi secara langsung dengan Partai Politik dibiarkan, inikan tidak adil,” tandasnya.

Untuk itu, Noval menyarankan kepada Bawaslu Kota Tikep agar segera membaca kembali 7 larangan bagi ASN yang telah disosialisasikan lewat media sosial dan lain sebagainya, agar Bawaslu Tikep bisa paham tentang posisi ASN. “Jika Bawaslu tidak memanggil yang bersangkutan (Ramli Pelu) maka saya akan menyurat ke DKPP untuk menindak Bawaslu Tidore,” tegasnya. (Red)

BACA JUGA  Bawaslu Haltim Diduga Lindungi Paslon Monas

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here