RKPDES Buli Prioritaskan Sarana Umum

425

Plt. Kades Buli, Frans Susu

BULI,CH- Pemerintah Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, bersama warga, Rabu (13/11) menggelar musyawarah desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) 2020. Program prioritas yang diusulkan dalam musdes tersebut yakni pembangunan sarana umum.

Plt. Kepala Desa Buli, Frans Susu dalam sambutan mengatakan, Musyawara RKPDES ini  guna untuk membahas bersama program yang sudah diusulkan pada musdes  pada Juli 2019 kemarin.

Frans juga mengatakan, usulan yang sudah di rekap  pada musdes itu, bukan usulan dari Pemerintah Desa atau BPD, tetapi dari masyarakat lewat perwakilan-perwakilan dari tiap unsur sebanyak 5 orang. “Dari semua usulan  masyarakat tidak semuanya di akomodir sebab sangat banyak, sedangkan anggaran terbatas, karena itu Pemerintah Desa dan BPD Desa Buli mengambil yang sangat proritas saja,” kata Frans di Kantor Desa Buli.

Frans  menambahkan, RKPDES  2020 belum di keluarkan oleh DPMD, maka dari itu Pemerintah Desa nasih berpatokan pada Pagu tahun anggaran 2019. Menurut Frans, pada intinya Pemerintah Desa akan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat namun  bertahap.  “Fokus kita saat ini adalah Sarana dan Prasarana umum, seperti Saluran air 800 meter dan MCK 9 yunit, karena anggarannya dari Dana Desa (DD) yang cukup besar,” sebutnya.

BACA JUGA  HUT Satpam, Kapolres Minta Satpam Perbanyak Senyum Kepada Tamu
Peserta Musdes

Camat Maba, Robert Barbakem, mengingatkan kepada Pemerintah Desa Buli, agar dapat mengelolah keuangan desa dengan sebaik-baiknya, dan harus dipisahkan tiap anggaran yang digunakan, baik dari Pemerintah Pusat yaitu DD, dan ADD. Selain anggaran dari pemerintah, pemeruntah desa setempat juga mendapat bantuan dari pihak ke tiga yaitu dari PT. Antam berupa Dana CSR dan Kondev.

“Ini harus dipisahkan laporannya, serta pekerjaan fisiknya juga di pisahkan, sebab setiap anggaran yang disalurkan ke desa itu akan di periksa langsung oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),” tukasnya.

Camat juga mengharapkan kepada pemerintah Desa, bahwa usulan masyarakat yang belum di masukan dalam anggaran DD dan ADD di 2020, agar bisa di usulkan pada anggaran pihak ke tiga baik lewat CSR atau Kondev. “Tetapi harus cek lapangan terlebih dahulu, agar anggaran tersebut ada hasilnya, jangan sampai usulan masyarkat sudah di akomodir, setelah barang ada dibiarkan begitu saja, seperti tanaman pala dan Cengkeh yang di sampaikan Guriz Reisen Tatengkeng (mantan Kepala Desa Buli),” harapnya.

BACA JUGA  Kejari Haltim Akan Kawal Ketat Penggunaan ADD Dan DD

Perlu di ketahui RKPDES  2020 untuk Desa Buli sebesar Rp. 1.446.432.854, terdiri dari ADD di targetkan Sebesar Rp. 139.285.023, dan DD Rp. 1.007.147.831, ini artinya anggaran 2020 ada peningkatan di bandingkan pada 2019, dengan pendapatan sebesar Rp. 1.309,283,410,- terdiri dari ADD sebesar Rp. 455.652.680, dan DD sebesar Rp. 853.650.730.

Hadir dalam Musdes tersebut, Babinsa, Bhabimkamtibmas, perangkat Desa Buli, BPD serta unsur masyarakat Buli. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengusulun RKPDES dari Tokoh Pemuda, Masyarakat, Agama, Adat, dan Tokoh Perempuan. (Red)

Reporter: Nehemia Bustami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here