Sebut Komisi II Jangan Berlebihan, Murad Polisiri Kembali Minta Wawali Tikep Baca SK Walikota

1221

Ketua Komisi II Kota Tikep, Murad Polisiri (Foto: Istimewa)


TIDORE, CH – Pernyataan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Sinen yang meminta agar Komisi II DPRD Tikep jangan terlalu berlebihan menanggapi penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) 2020, akhirnya ditanggapi balik oleh Murad Polisiri.

“Saya memahami karna yang berkomentar adalah wakil walikota, seandainya dia walikota dia tau tentang isi SK yang di keluarkan, didalam SK itu mengatur tentang juknis nama-nama yang berhak menerima dengan tertulis jelas bahwa tidak boleh memiliki nama dobol di salah satu dinas dan saya perlu bilang bahwa wawali harus membaca SK Walikota,” kata Murad, selaku Ketua Komisi II DPRD Tikep, saat ditemui media ini, Kamis (11/2/2021).

Murad juga menyingung pernyataan wawali soal nama-nama penerima bantuan yang ganda. Menurutnya, data nama-nama yang ada sebanyak 148 orang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Tikep.

“Kalau gandanya dobol menerima di dua dinas itu sudah tidak masuk akal, satu orang menerima 3 bantuan hal ini kalau diakumulasikan berarti satu orang bisa menerima 5 sampai 6 juta per orang,” jelasnya.

BACA JUGA  Produser Film Nyong Mutiara Hitam Bakal Maju Di Pilgub Malut

Lanjut Murad, Komisi II terpaksa menanggapi hal ini karena sistem penyaluran DID ini membuat sebagian masyarakat Tikep haknya dirampas.

“Kalau 148 orang ini ganda secara otomatis 148 orang yang berhak menerima bantuan itu dirampas haknya, mereka tra bisa terima karena dobol nama, dan ini sudah menyalahi,” tegasnya.

Sementara terkait dengan pernyataan wawali yang mengatakan Komisi II terlalu mencampuri kebijakan pemerintah daerah. Kata Murad, pernyataan wawali salah menilai.

“Saya kira wawali salah, karena tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah pengawasan, wawali seharusnya bertanya kepada dinas terkait,” ujarnya.

Murad juga meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera memanggil kepala desa dan kepala kelurahan agar di minta pertanggung jawaban terhadap nama-nama penerima bantuan yang ganda tersebut.

“Saya meminta kepada penegak Hukum agar meminta pertanggung jawaban terhadap kepala desa dan kepala kelurahan karena pengakuan 4 dinas di rapat resmi DPRD. Bahwa karna berburu waktu akhirnya mereka (Dinas) meminta dan mengkroscek data ini ke kepala desa dan kepala kelurahan,” pintanya. (Red)

BACA JUGA  2020 RSUD Soasio Tidore Melayani Pasien Stroke Dan Cuci Dara

Musa Abubakar

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here