Sopir Lintas Tidak Akui Pengurus DPU Organda Buli

664
Sekretaris Organda Buli, Liong Sembeng

BULI,CH-Para sopir lintas angkutan umum di bawah naungan Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Propinsi Maluku nampaknya tidak sepakat dengan kebijakan pengurus Organda tersebut. Mereka meminta agar pengurus Organda yang dipimpin oleh Ismail Barmawi selaku ketua, dan sekretaris Liong Sembeng.

Menurut para sopir, selain tidak aktif dalam beberapa tahun kemarin, penetapan uang pendaftaran maupun iuran  yang dipatok oleh pengurus organda ini tidak melibatkan para sopir, inilah yang membuat para sopir tidak mengakui pengurus organda tersebut. Uang pendaftaran yang ditetapkan oleh pengurus sebesar Rp. 350 ribu per mobil, serta uang iuran Rp. 50 ribu melalui surat nomor : SKEP. 003/K/DPU/BL/HLT/VIII/2019. Tertanggal 05 Agustus 2019.

“kami para sopir minta agar pengurus DPU  Organda Kecamatan Maba Buli yang sekarang di berhentikan, karena pengangkatan badan pengurus tanpa ada musyawara terlebih dahulu,” Ucap Ewi, salah satu sopir angkut ke Wartawan Cerminhalmahera.com, Selasa (6/8/2019) di Buli.

Terpisah, ketua DPU Organda Buli Ismail Barmawi, melalui sekertarisnya Liong Sembeng, pendaftaran dan iuran itu akan digunakan untuk kepentingan para sopir dan lembaga bukan kepentingan pribadi. “Uang ini juga akan di kirim ke DPD Provinsi sebesar 30 persen dan ke DPP pusat sebesar 10 persen dan sisanya dimasukan ke kas organda untuk kepentingan administrasi, dan setiap enam bulan atau satu tahun, akan diadakan pertemuan pelaporan pertangung jawaban di hadapan anggota organda, dan masalah Iyuran atau pendaftaran itu berlaku di seluruh Indonesia,”jelas Liong dikediamanya.

BACA JUGA  Lagi, PT. MHI Salurkan Masker Ke Warga

Badan pengurus Organda Buli kata Liong, terbentuk pada 2017, melalui musyawara yang dilakukan dirumah Ismai Barmawi dan dihadiri semua perwakilan jasa angkutan umum, baik bentor, damtruk, open cup (angkutan barang) dan angkutan penumpang. Hasil musyawarah itu, Ismail Barmawi dan Liong Sembeng terpilih sebagai ketua dan sekretaris. “Setelah pelantikan di Ternate pada tahun 2017, selama dua tahun Organda ini tidak jalan, karena ada sekelompok organisasi yang tidak mau bergabung,” katanya.

Untuk itu, menurut Liong  apa yang disampaikan para sopir itu sangat keliru. Lanjut Liong kebijakan yang dilakukan oleh pengurus sudah melalui mekanisme sesuai Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor. Kp. 1/AJ.001/PHB-89 tanggal 25 Juli 1989 tentang organisasi  pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan raya. SK Mentri Nomor 33 Tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah dan SK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Maluku Utara Nomor  : SKEP.002/K/DPD-Malut/V/2017, tentang pengukuhan dan pengesahan susunan badan pengurus dan personalia  DPU Organda Buli Periode 2017-2022.

BACA JUGA  11 Hari Menghilang, Warga Babasaram Belum Juga Ditemukan

“Jadi kami berkerja sesuai dengan SK tersebut, kalau mau diganti nanti tahun 2022. Apa yang disampaikan oleh sopir itu sangat keliru,” bantahnya, seraya menegaskan bahwa di 2019 ini pihaknya akan menindak tegas bagi para kendaraan angkutan umum, yang tidak terdaftar dan tidak memiliki logo Organda berupa pemberhentian operasi. (Ady)

Reporter: Nehemia Bustami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here