Tinggal Selangkah, Mangoli Raya Siap Jadi Kabupaten Baru di Maluku Utara

781

Suasana Usai Rapat Konsultasi Dokumen Administrasi Pemakaran Mangoli Raya

SANANA, CH – Komitmen Bupati Kepulaun Sula, Fifian Adeningsi Mus bersama wakilnya, H.M. Saleh Marasabessy memperjuangkan Mangoli Raya sebagai kabupaten baru di Maluku Utara mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat.

Melalui rapat konsultasi dokumen administrasi pemakaran yang berlangsung, Rabu (21/6/2023) di Jakarta oleh Pemerintah Kepulauan Sula, bersama puluhan anggota DPRD Sula, perwakilan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Sula itu mendapat respon positif dari Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Budi Arwan, S.STP, M.Si., Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD menyampaikan bahwa dokumen administrasi pemakaran Kabupaten Mangoli Raya sudah masuk, akan tetapi masih menggunakan instrumen yang lama.

Sehingga Pemerintah Kepulauan Sula di tugaskan untuk melengkapi dokumen sesuai instrumen yang baru sehingga kelengkapan administrasi pemakaran lengkap sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

“Kita tinggal menunggu satu langkah yakni pembukaan moratorium,” kata Budi Arwan.

Lebih lanjut, Budi Arwan menambahkan bahwa prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat. Selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah. Keudian provinsi menyampikan usulan tersebut ke pemerintah pusat.

BACA JUGA  Pemda Kepulauan Sula Bakal Kaji Tapal Batas di 80 Desa

Menurutnya, persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan.

Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkanya UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

“Pemerintah daerah Kepulauan Sula diharapkan untuk melengkapi dokumen sesuai instrumen terbaru sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat mangoli akan terjawab pada saat moratoriumnya dibuka oleh Pak Presiden Republik Indonesia,” Ungkapnya.

Sementara itu, Tim Konsultasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sula, H.M. Saleh Marasabessy berjanji, pihaknya akan tetap mengawal agenda ini sampai pada pemerintah pusat membuka kembali moratorium.

“Untuk itu kita tetap meminta dukungan dari semua pihak, agar kita sama sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dan lebih khususnya masyarakat Pulau Mangoli,” ujarnya. (K-P)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here