Walikota Tidore Janji Surati Presiden Soal BBM

Aksi BBM di Kantor Wali Kota Tidore 

TIDORE, CH – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Bergerak Bersama Masyarakat (BBM) Tidore kembali menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Massa yang tergabung dari berbagai universitas dan organisasi mahasiswa di Kota Tidore Kepulauan ini menuntut agar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga turut serta menolak kenaikkan harga BBM.

Penolakan kenaikkan harga BBM oleh mahasiswa tersebut lantaran pada tanggal 3 September 2022 lalu, pemerintah pusat kembali memutuskan untuk menaikkan harga BBM, diantaranya adalah BBM Subsidi seperti pertalite dari harga Rp7.650/liter naik menjadi Rp10.000/liter dan solar dari harga Rp.5.150/liter menjadi Rp.6 800/liter serta BBM Non Subsidi yaitua pertemax dari harga Rp12.500/liter naik menjadi Rp14.500/liter.

“Tentunya jenis-jenis BBM yang dinaikkan oleh pemerintah adalah BBM yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah yang jumlah mayoritas di negara kita, maka dengan dinaikkannya harga BBM tersebut secara langsung telah menambah beban ekonomi masyarakat,” kata Ilham Fahri dalam orasinya, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut, kata Ilham, menaikkan harga BBM adalah sebuah keputusan pemerintah yang sangat tidak bijaksana, meskipun alasan pemerintah adalah karena anggaran yang dianggarkan untuk BBM bersubsidi mengalami peningkatan 3X lipat sehingga APBN membengkak untuk membiayai subsidi BBM yang dinilai akan membahayakan APBN itu sendiri.

Kata Ilham, alasan pemerintah bahwa kenaikan BBM dalam negeri tak terlepas dari gejolak harga minyak mentah dunia. Alasan tersebut sangat kontras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjelang HUT RI ke-77, yang mana beliau (Presiden,red) mengatakan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap dijangkau oleh masyarakat.

“Akan tetapi nyatanya harga BBM tetap dinaikkan,”tegasnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah juga mengambil keputusan alternatif, dengan rencana memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat sebesar Rp.150 ribu/ bulan atau Rp.600 ribu/bulan saat harga BBM naik.

“Kebijakan BLT tersebut belum tentu efektif untuk membantu masyarakat karena harga BBM naik, pastinya banyak BLT yang tidak tepat sasaran, adapun anggaran BLT yang pernah dikorupsi dan tidak mungkin akan terjadi lagi,”ungkapnya.

Untuk itu dirinya meminta agar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus menyatakan sikap ke pemerintah pusat untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga memberikan subsidi ke masyarakat melalui APBD.

“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus menyatakan sikap ke pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM, serta memberikan subsidi ke masyarakat melalui APBD,” ungkapnya.

Selain mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menolak kenaikkan harga BBM, massa aksi juga meminta Kepolisian Resort Tidore Kepulauan untuk memberantas mafia migas dan mengontrol pelayanan di SPBU.

Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim saat menemui massa aksi menyatakan bahwa akan menyurat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait dengan penolakan kenaikkan harga BBM.

“Kami (Pemda Tikep) akan menyurat ke Presiden terkait penolakan harga BBM, kami juga akan memberikan subsidi sebesar Rp.2 miliar,” kata Ali Ibrahim.

Sementara itu, terkait dengan pengontrolan pelayanan di SPBU oleh Anggota Polri, Kapolres Tidore Kepulauan AKBP. Setya Agus Hermawan menyatakan akan mendistribusikan jajaran Anggota Polres Tidore Kepulauan untuk melakukan pengamanan di SPBU yang ada di Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan untuk mencegah adanya mafia migas.

Selain aliansi BBM Tidore, yang melakukan aksi penolakan kenaikkan BBM, hal yang sama juga disuarakan para sopir angkutan umum yang tergabung dalam organisasi angkutan darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan.

Para sopir ini juga meminta kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan penyesuaian tarif.

“Usulan itu kami terima, saya selaku Wali Kota Tidore Kepulauan bersepakat, tapi tarif harus sesuai dengan kewajaran,” kata Ali Ibrahim.

Reporter: Musa Abubakar
Editor: Suhardi Koromo