Kadis Kominfo Halut: PPID Adalah Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Publik
Sambutan Wabup Halut
HALUT, CH – Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (3/11), pukul 14.00 WIT, bertempat di Ruang Meeting Fready Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Hi. Ahmad, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Gleen Ontony.
Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Yandre A. Sumtaki serta para sekretaris OPD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap perangkat daerah perlu mendapat perhatian serius, mengingat capaian indeks keterbukaan informasi publik Kabupaten Halmahera Utara masih perlu ditingkatkan.
“Pengelolaan informasi publik harus menjadi perhatian bersama. Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui dokumen serta informasi secara tertib. Kita harus memahami informasi mana yang dapat dipublikasikan dan mana yang dikecualikan, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tegas Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa terdapat empat kategori informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Ia juga mengingatkan agar setiap OPD memberikan pelayanan permohonan informasi secara cepat dan jelas guna menghindari keluhan maupun sengketa informasi.
Peningkatan indeks keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian karena merupakan salah satu aspek penilaian pemerintah pusat serta berkaitan dengan peluang memperoleh insentif daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Yandre A. Sumtaki, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas PPID merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan informasi publik yang lebih terstruktur di lingkungan pemerintah daerah.
Pengelolaan informasi ke depan akan dioptimalkan melalui website PPID dengan dukungan operator pada setiap perangkat daerah yang bertugas mengunggah dan memperbarui dokumen serta data informasi publik.
“PPID bukan hanya tentang kewajiban pemerintah dalam menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Karena itu, setiap OPD perlu berperan aktif dalam menyiapkan dan memperbarui dokumen serta informasi melalui operator yang telah ditunjuk, sehingga pelayanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” jelas Yandre.
Melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh OPD dapat meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola informasi dan dokumentasi. Selain itu, setiap perangkat daerah diharapkan lebih disiplin dalam menyediakan dan memperbarui informasi, mengoptimalkan pemanfaatan portal PPID, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik di Kabupaten Halmahera Utara dapat semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. (Eby)
