56 Pejabat Pemkot Tidore Dilantik, Muhammad Sinen Tegaskan Kerja Nyata
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat melantik 56 pejabat
TIDORE, CH – Sebanyak 56 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di Aula Handayani, Dinas Pendidikan Kota Tidore, Senin (10/8/2026).
Pelantikan tersebut terdiri atas 9 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 22 pejabat Administrator (Eselon III), dan 25 pejabat Pengawas/Lurah (Eselon IV).
Pengangkatan para pejabat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 136.1, 136.2, 136.3 dan 136.4 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Lurah dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Usai mengambil sumpah dan melantik para pejabat, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa pejabat yang diberikan amanah harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Ia meminta para pejabat menjadi pemimpin yang hadir, mau mendengar dan mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan pemerintahan maupun pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.
“Jabatan yang diberikan ini bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut komitmen, integritas, dan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat Kota Tidore,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga menekankan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman tidak membutuhkan sekadar orang pintar, tetapi aparatur yang mampu menunjukkan kerja nyata dan ketegasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan saya selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, kami tidak butuh orang pintar, yang kami butuhkan adalah kerja nyata dan tegas dalam memberikan pelayanan terbaik, karena di pundak kita semua mengandung tanggung jawab yang besar buat masyarakat Tidore,” tegas Muhammad Sinen.
Ia kemudian meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan tanggung jawab serta membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui prestasi dan dedikasi.
“Mari terus berkolaborasi untuk segera bekerja, lakukan konsolidasi, pahami tugas dan tanggung jawab, serta buktikan bahwa kepercayaan yang diberikan dapat dijawab dengan prestasi dan dedikasi walaupun di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang ini. Karena di tengah efisiensi ini kita membutuhkan kolaborasi dan inovasi untuk memastikan program prioritas daerah berjalan dengan baik,” sambungnya.
Selain menekankan kinerja, Muhammad Sinen mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dan netralitas, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah harus berorientasi pada kepentingan dan pelayanan masyarakat.
Sembilan Pejabat Eselon II
Dalam pelantikan tersebut, sembilan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik antara lain Zulkifli Ohorella, S.IP., MA, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore.
Kemudian M. Iqbal Japono, S.IP., yang sebelumnya menjabat Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore.
Selanjutnya Gufran Marsaoly, S.Sos., M.PA. dilantik sebagai Sekretaris DPRD; Imran Ibrahim, ST sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan; Kardiman, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Saiful Salim, S.Kep., Ners sebagai Kepala Dinas Kesehatan; Jamil Hadi, S.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan; Amin Hasan, S.Pd. sebagai Kepala Dinas Sosial; serta Yunus Zakaria, S.Ag. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu, salah satu pejabat yang dilantik sebagai lurah yakni Sahril Hatala, S.IP. Sebelumnya menjabat sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Kantor Lurah Jaya, kini dipercaya sebagai Lurah Mareku.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperkuat jajaran birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
