Wali Kota Tidore Paparkan Jawaban Pemerintah Terkait Perubahan APBD 2026
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan Jawaban Wali kota
TIDORE, CH – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan Jawaban Walikota atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Jawaban tersebut disampaikan Muhammad Sinen pada Rapat Paripurna Ke -7 Masa Persidangan Ke I Tahun 2026-2027 bertempat di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Dalam pidatonya Atas nama Pemerintah Daerah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan dan masukan.
“Hal ini semata-mata sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Daerah benar-benar berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Terkait pandangan Fraksi, Wali Kota menjelaskan tiga poin utama diantaranya Pertama, Pendapatan Daerah, Menanggapi pandangan Fraksi ADEM dan Fraksi PDI Perjuangan, dapat di jelaskan bahwa kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp44.427.000.000, merupakan akumulasi penyesuaian PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan kenaikan target PAD sebesar Rp2.500.000.000, bersumber dari pendapatan BLUD RSD Tidore yang ditetapkan dengan memperhatikan realisasi dan potensi yang dapat dicapai dalam sisa tahun anggaran dengan melihat peningkatan status Rumah Sakit yang berpengaruh pada realisasi pendapatan BLUD sampai bulan Juli sudah mencapai 65 Persen.
Kedua, untuk Belanja Daerah menanggapi Fraksi ADEM, DKI dan PDI Perjuangan, penurunan belanja terbesar adalah Belanja Operasi Rp87.126.942.539 dan Belanja Modal Rp41.113.533.925 sebagai konsekuensi penyesuaian pendapatan dan evaluasi kegiatan. Efisiensi diarahkan pada belanja yang belum mendesak, meski akan berdampak pada target kinerja. Meski terbatas, kebutuhan dasar tetap diprioritaskan yakni Kesehatan Rp158.486.684.823, Pendidikan Rp194,724.615.652 (22,52%), Infrastruktur Dasar Rp170.309.926.033 (19,70%), Persampahan Rp5.607.832.700, Pertanian Perikanan Rp8.823.106.460., Pariwisata Ekraf Rp6,145.000.000, UMKM Rp29.487.160, BTT Rp4.211.489.851 untuk bencana El Nino, serta kenaikan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Rp26.481.045.450 untuk ADD dari 5% menjadi 10%.
Ketiga, untuk Pembiayaan Daerah menjawab Fraksi ADEM dan PDI-P, SiLPA sebelum perubahan Rp174.929.715.339 berasumsi ada kurang bayar DBH, namun yang cair hanya Rp25.395.871.000, sehingga SiLPA Perubahan APBD 2026 memakai angka audit BPK untuk tutup defisit dan bayar utang pihak ketiga. Sementara penyertaan modal Rp2.000.000.000 untuk Perumda Ake Mayora untuk perkuat pelayanan, dengan pendapatan daerah saat ini baru dari pajak air bawah tanah.
Menutup pidatonya, Wali Kota meminta Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang akan melakukan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 agar dapat menilai dan memboboti setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga Rancangan Perubahan APBD ini lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat
.”Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,” tutupnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan diikuti 20 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan OPD.
