BPBD Peringatkan Risiko Bencana, Dialog Publik Soroti Lingkungan Tidore
Suasana dialog publik
TIDORE, CH – Persoalan lingkungan di Kota Tidore Kepulauan dinilai kian mendesak. Isu pengelolaan sampah hingga ancaman bencana mengemuka dalam dialog publik bertema “Perubahan Lingkungan dan Masa Depan Tidore” yang digelar Sekolah Adat Dodara di Cafe Titik Temu, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Jumat (6/2/2026) malam.
Dialog lintas sektor tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan. Kepala Pelaksana BPBD, Muhammad Abubakar, hadir langsung bersama sejumlah komunitas peduli lingkungan.
Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, menegaskan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan tidak lagi bersifat ancaman jangka panjang, melainkan telah berdampak langsung di Tidore.
“Dampak perubahan lingkungan sudah kita rasakan, seperti meningkatnya potensi banjir, tanah longsor, dan abrasi. Ini menuntut kesadaran dan mitigasi yang lebih serius,” ujarnya.
Ia menilai peran komunitas adat dan lembaga pendidikan alternatif seperti Sekolah Adat Dodara sangat strategis dalam menanamkan kesadaran lingkungan dan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. BPBD, kata dia, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ahmad Fathanah dari Komunitas Plastic Ranger menyoroti pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan yang dinilai belum berjalan optimal. Ia mendorong pengaktifan bank sampah di setiap kelurahan dan desa sebagai langkah konkret penanganan sampah dari tingkat paling bawah.
Menurutnya, jika persoalan persampahan sepenuhnya dibebankan kepada DLH, maka penanganannya tidak akan maksimal. Karena itu, kewenangan pengelolaan bank sampah perlu didistribusikan ke kelurahan dan desa.
“Pengelolaan bank sampah masih bertumpu di DLH. Seharusnya kewenangan ini bisa didistribusikan agar lebih efektif,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari Ketua Komunitas Eks Adventure, M. Yusril Safar. Ia menyinggung masih banyaknya sampah di kawasan puncak Gunung Kie Matubu serta di kelurahan penyangga seperti Gurabunga, Topo, dan Lada Ake.
Yusril mendorong DLH Kota Tidore Kepulauan berkoordinasi dengan Kesultanan Tidore untuk melahirkan regulasi khusus bagi para pendaki Gunung Kie Matubu.
“Kami berharap ada aturan dan penanda yang jelas agar pendaki memahami larangan dan tanggung jawab menjaga lingkungan,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris DLH Kota Tidore Kepulauan, Fitrah M. Fadli Manggis, mengakui bahwa persoalan persampahan merupakan masalah urgen yang belum sepenuhnya tertangani akibat keterbatasan fasilitas.
Ia menjelaskan, DLH saat ini masih menerapkan tiga sistem pelayanan persampahan, yakni pengangkutan langsung dari rumah ke rumah, penggunaan kontainer di sejumlah kelurahan, serta pengangkutan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Kami belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal, namun tetap berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Fitrah mengapresiasi dialog yang digagas Sekolah Adat Dodara karena membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan komunitas peduli lingkungan. Ia menyatakan usulan penguatan bank sampah dan regulasi pendakian Gunung Kie Matubu akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah tentang persampahan, namun belum tersosialisasi secara maksimal.
Sementara itu, Koordinator Lingkungan Sekolah Adat Dodara, Nurlia Safitri Abubakar, menyebut dialog tersebut merupakan bagian dari program Sekolah Adat Dodara dalam merespons krisis iklim di Kota Tidore Kepulauan.
Ia berharap diskusi tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi mendorong langkah nyata dan kebijakan yang lebih tegas dalam perlindungan lingkungan.
