Pembangunan Tak Boleh Berhenti: Refleksi Satu Tahun Infrastruktur Halmahera Utara

Oleh: Ir. Williams Jesajas, ST, M.Si, IPM

(Plt. Kepala Dinas PUTR / Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Halmahera Utara)

SATU TAHUN pemerintahan Pit–Kasman di Halmahera Utara menjadi momentum penting untuk menilai arah dan capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur. Di tengah keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk tetap menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan yang ditempuh menunjukkan adanya upaya konsisten dalam mengoptimalkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu capaian awal yang patut dicatat adalah peresmian Bendung Beringin Agung di Kecamatan Kao Barat oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga merepresentasikan dukungan terhadap agenda strategis nasional, khususnya swasembada pangan.

Selain itu, pembangunan ruas jalan Kusuri–Tolabit melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi contoh konkret bagaimana usulan daerah yang terintegrasi dengan dukungan legislatif dapat terealisasi secara efektif. Ruas jalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat kini telah dibenahi, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kao Barat.

Tidak berhenti pada pembangunan jalan, intervensi infrastruktur lainnya juga menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan jembatan gantung Gayok–Dim-Dim serta bendung di Desa Paca, misalnya, mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.

Di sisi lain, keberlanjutan program pembangunan juga terlihat dari rencana normalisasi sungai di Desa Asimiro, Kecamatan Loloda Utara. Program ini menjadi penting dalam perspektif mitigasi risiko bencana serta pengelolaan sumber daya air, yang selama ini kerap menjadi tantangan di wilayah kepulauan.

Menariknya, di tengah keterbatasan APBD, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan internal. Upaya aktif dalam mengusulkan program ke pemerintah pusat mulai membuahkan hasil, yang ditandai dengan kembali ditetapkannya Halmahera Utara sebagai lokus pembangunan nasional. Rencana pembangunan jembatan gantung Tonuo–Gulo serta lanjutan saluran irigasi pada Bendung Paca di Kecamatan Tobelo Tengah menjadi indikator bahwa strategi proaktif pemerintah daerah mulai menunjukkan efektivitasnya.

Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi turut memperlihatkan progres yang positif. Pada tahun ini, telah dicanangkan penanganan jalan ruas Lapi–Darume melalui APBD Provinsi. Di samping itu, terdapat usulan Gubernur untuk pembangunan tiga jembatan pada ruas yang sama, serta pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada ruas provinsi Ngidiho–Lapi yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

Namun demikian, pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada intervensi pusat. Dalam konteks ini, langkah pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan APBD pada penanganan jalan dalam kota patut diapresiasi. Perbaikan ruas-ruas strategis, seperti akses menuju pelabuhan kontainer, kawasan Pasar Inpres, hingga jalan lingkungan, menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat.

Pada akhirnya, refleksi satu tahun ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur di Halmahera Utara tidak semata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola keterbatasan menjadi peluang. Tantangan ke depan tentu tidak ringan—mulai dari keberlanjutan program, pemerataan pembangunan, hingga memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun.

Dengan demikian, konsistensi kebijakan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta keberanian dalam melakukan inovasi pembiayaan menjadi kunci utama agar pembangunan yang telah dimulai tidak hanya berhenti pada capaian jangka pendek, tetapi mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan Halmahera Utara di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan di Halmahera Utara harus tetap berjalan. #BangunHalut