Usir Wartawan, Ketua PN Soasio Tidore Dinilai Gagal Paham

701

Ketua PN Soasio Tidore Ennierlia Arientowaty

TIDORE,CH – Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Ennierlia Arientowaty, SH dinilai tidak memahami  kinerja pers. Pasalnya sejumlah wartawan diminta keluar dari ruangan sidang saat akan melakukan peliputan.

Sebelum sidang dimulai sejumlah awak media dibiarkan masuk ke dalam ruang sidang. Namun begitu sidang akan dimulai para awak media yang hendak meliput sidang lanjutan  kasus pemerkosaan dan pembunuhan Gamaria Kumala alias Kiki warga Tahane Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang berlangsung, Selasa (8/10/2019) para awak media ini diminta keluar dari ruangan oleh Ennierlia dengan alasan sidang tertutup untuk umum dan tidak bisa diliput. 

Padahal pada saat peliputan sidang di PN Soasio, pihak pengadilan meminta dan foto copy sejumlah kartu pers para wartawan yang meliput sidang lanjutan kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan terdakwa M.Irwan Tutuwarima alias Ronal.

Sikap Ennieelia ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan Pers, serta  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

BACA JUGA  Secara Pribadi, Walikota Tikep Sumbang APD Ke Seluruh Puskesmas

Sikap tak terpuji yang dilakukan oleh Ketua PN Soasio yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim ini dinilai gagal paham, yang ikut disesalkan oleh Ketua Komunitas Wartawan Kota Tidore (K- watak)  Mardianto Musa. Menurutnya,  memang benar semua proses persidangan yang menjadi kewenangan membolehkan dan tidaknya itu adalah hak Majelis Hakim. Akan tetapi perlu dipertimbangkan aspek-aspek tertentu agar persidangan dapat di akses  dengan baik, tak seharusnya pelaksanaan sidang Kiki harus dilakukan secara tertutup, karena korban bukan lagi anak kecil , dan pelaku melakukan tindak pidana lebih dari satu tuntutan dakwaan bukan hanya pada pemerkosaan.

“Persidangan  harus  terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,”sesalnya. (Red) 

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here