Gara-Gara Postingan Di FB, Ketua KNPI Polisikan Ketua Perindo Tikep

394

Ketua KNPI Tikep, Muhammad Abubakar

TIDORE, CH – Hati-hati dalam menggunakan media sosial jika anda tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Seperti ini yang dialami oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota Tidore Kepulaun Abubakar Nurdin.

Abubakar terpaksa dilaporkan ke Polres Tikep oleh Ketua Komite Nasional  Pemuda Indonesia (KNPI) Tikep, Muhammad Abubakar pada, Rabu (30/10/2019), terkait dengan postingan Abubakar Nurdin melalui facebook yang berisikan surat terbuka kepada Bawaslu Kota Tikep tentang adanya dugaan politik praktis yang dilakukan oleh Muhammad Abubakar yang juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Tikep.

Muhammad Abubakar saat ditemui sejumlah awak media di Kantor Polres Tikep menyampaikan,  apresiasi atas semangat Abubakar Nurdin dalam mengawal proses demokrasi di Kota Tikep.  Hanya saja menurut Muhammad, cara yang ditunjukan oleh Abubakar Nurdin sangat tidak tepat, karena tidak melalui pelaporan secara resmi ke Bawaslu Kota Tikep sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhannya, melainkan di posting melalui facebook yang belum tentu apa yang dimaksudkan oleh Abubakar itu terbukti benar atau tidak.

“Dari postingan Abubakar ini saya merasa terganggu karena yang dia tuduhkan ke saya tidak melalui jalur sebagaimana mestinya, sehingga dari postingan yang dia lakukan itu telah memunculkan stigma negativ ke saya, sehingga membuat keluarga saya merasa dipermalukan, untuk itu agar masalahnya bisa diperjelas, hari ini (Rabu, red) saya ke Polres untuk mengadukan yang bersangkutan agar bisa didudukan proses hukumnya,” kata Muhammad.

BACA JUGA  PHK Dua karyawan, SPN Malut Bakal Gugat PLTU Tikep Ke PHI

Muhammad sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Abubakar Nurdin, yang juga selaku ketua Perindo Tikep. Seharusnya menurut Muhammad, sebagai politisi Abubakar Nurdin seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menindaklanjuti persoalan politik praktis yang melibatkan ASN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Muhammad mengaku, langkah yang diambilnya ini merupakan sebuah pembelajaran bagi pihak-pihak tertentu agar lebih menghargai keberadaan lembaga Negara yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap persoalan tanpa harus mengabaikan prosedur yang berlaku. 

“Yang saya sesalkan kenapa dia tidak sampaikan secara langsung ke lembaga yang dibentuk oleh Negara seperti Bawaslu, tapi malah diposting melalui media sosial yang menimbulkan banyak penafsiran terkait komentar saya dengan orang lain kemudian dilingkari dengan garis warna merah, Lagi pula jika dia merasa saya terlibat dalam politik praktis kemudian tidak mau melaporkan secara resmi ke Bawaslu, maka seharusnya dia mempertanyakan maksud saya terlebih dahulu melalui percakapan saya di status itu, sebelum dia memposting percakapan saya dengan orang lain yang sudah dia Scren shoot kemudian diposting ke akun facebooknya dengan membuat narasi sendiri berdasarkan fersi dia, yang seakan-akan saya turut mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu, padahal maksud saya tidak demikian.” kesalnya.

BACA JUGA  Kesal Disebut Plt, Kadis Ketahanan Pangan Unggah Surat DPRD Tikep Ke Facebook

Perbuatan Abubakar Nurdin ini, selain membuat Muhammad Abubakar mendapat tekanan public berupa stigma negativ sehingga merasa nama baik tercemarkan,  Muhammad juga mengaku ditegur oleh pimpinannya yakni Walikota, bahwa sebagai ASN seharusnya bisa bersikap netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis.  “Sebagai ASN dan juga merupakan ketua KNPI tentu saya menyadari benar akan hal itu, dan pimpinan kami baik Walikota, Wakil dan Sekda juga mendukung terkait dengan netralitas ASN,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Muhammad Abubakar mengaku bahwa dari postingan tersebut dirinya juga sudah mendatangi Bawaslu dan memberikan keterangan terkait dengan persoalan tersebut. “Selebihnya itu menjadi kewenangan Bawaslu, namun tujuan saya mengadukan Abubakar ini agar menjadi pembelajaran kepada kita semua dalam mengkafer informasi yang belum kita tahu kebenarannya maka jangan dulu disebarkan ke media sosial, sebab saat ini juga ada aturan yang mengikat hal demikian yakni UU ITE,” tutupnya. (Red)

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here