Kadis Pertanian Halut Teken Kerja Sama Pendanaan SATKER SDMP Hilirisasi Kelapa Bersama Kementerian Pertanian
Penandatanganan perjanjian kerjasama
HALUT, CH – Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara resmi melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dukungan pendanaan Satuan Kerja (SATKER) Kegiatan Sumber Daya Manusia Perkebunan (SDMP) Hilirisasi Kelapa Tahun 2026 dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Acara berlangsung di Bogor pada tanggal 6 hingga 7 April 2026.
Perlu dicatat, di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan alokasi SATKER untuk mendukung program hilirisasi kelapa pada tahun mendatang. Hal ini menandakan kepercayaan pusat serta posisi strategis Halmahera Utara dalam pengembangan komoditas kelapa dan penguatan rantai nilai industri perkebunan nasional.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Onthony menyampaikan bahwa dukungan pendanaan ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan teknis, dan pengembangan kompetensi bagi pelaku usaha, petani, serta tenaga teknis agar mampu mendukung proses hilirisasi—mulai dari budidaya yang baik hingga pengolahan produk bernilai tambah.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan transparan dan akuntabel. Dukungan ini bukan hanya sekadar pendanaan, melainkan langkah strategis untuk mengubah wajah perkebunan kelapa di Halmahera Utara agar lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan pers usai penandatanganan.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan bahwa program SDMP Hilirisasi Kelapa merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa pengembangan komoditas kelapa tidak hanya berhenti pada ekspor bahan setengah jadi (kopra) melainkan diproses di dalam daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam pengelolaan komoditas kelapa yang berbasis pada hilirisasi dan penguatan sumber daya manusia. Kerjasama ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. (Eby/Red)
