Kecamatan Kao Jadi Pusat Riset Perikanan Internasional, Pemkab Halut Beri Dukungan Penuh
Sekda Bersama Tim Riset
HALUT, CH – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana penelitian kolaborasi internasional yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kao. Riset berskala global ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan perikanan berkarakteristik kepulauan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi antara Tim Peneliti Kolaborasi Universitas Pattimura (UNPATTI) dengan Pemkab Halmahera Utara pada Rabu, 26 September 2026, di Ruang Meeting VIP Bupati.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah E. J. Papilaya, didampingi Asisten III,Valentino Leiwakebessy, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nyoter J.Koenoe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Viktor Mangimbulude, serta Camat Kao Dedy Hendrik Mayoru.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Tim Peneliti, Venda Jolanda Pical, memaparkan riset bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Berkarakteristik Kepulauan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.” Proyek ini didanai oleh UK Research and Innovation (UKRI) dan melibatkan jaringan perguruan tinggi lintas negara. Selain UNPATTI, kolaborasi ini diperkuat oleh Politeknik Negeri Bali, Universitas Indonesia, serta tiga kampus ternama Inggris: University of Birmingham, Heriot-Watt University, dan Durham University.
Kecamatan Kao dipilih karena memiliki potensi perikanan yang besar sekaligus menghadapi tantangan sosial-ekonomi khas wilayah kepulauan. Beberapa isu utama yang akan dikaji meliputi Tata kelola rantai nilai perikanan dan konektivitas logistik.Akses pasar dan teknologi penangkapan ikan.Pengolahan hasil laut serta ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Melalui pendekatan interdisipliner, riset ini diarahkan untuk memetakan potensi perikanan, mengurai kendala distribusi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang optimal. Fokus lainnya adalah penguatan hilirisasi produk laut, perlindungan ekosistem perairan, serta penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan.
Sekda Halmahera Utara menyatakan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pijakan penting berbasis data ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sektor kelautan. Proyek yang dijadwalkan mulai berjalan pada September 2026 ini ditargetkan menghasilkan policy brief bagi Pemkab, model pemberdayaan lokal, publikasi ilmiah internasional, hingga program pendampingan kelompok nelayan. (Eby)
