RKPD Halut 2026 Mulai di Bahas, Ini Kata Bupati
Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua
HALUT, CH – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Greenland Hotel Desa Gura Tobelo, Kamis (10/4/2025) ini dibuka langsung oleh Bupati, Piet Hein Babua. Kegiatan ini menjadi moment terindah dalam perjalanan hidup dan kepemimpinan Bupati Halut, Piet Hein Babua, karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 62.
Di awal sambutanya, Piet mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada petugas DAMKAR, TNI/Polri, PDAM Tobelo dan tim Rescue PT. NHM yang sudah bekerja keras, memadamkan api saat terjadi kebakaran sehingga semuanya bisa teratasi.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan amanat UU No. 24 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur secara teknis mulai dari pemerintah yang tinggi sampai yang terendah.
Bupati juga meminta keseriusan dari pimpinan SKPD dan semua perangkatnya agar jangan hanya tahu suruh anak buah sehingga tidak tahu tentang apa yang disusun.
“Saya ingatkan, bahwa Pimpinan SKPD jangan hanya tahu suruh-suruh Kasubag untuk buat program dan saat ditanya, bukan pimpinan yang jelaskan tetapi Kasubag Program yang jelaskan. Rubah pola pikir ini karena pada dasarnya, pimpinan SKPD yang ambil keputusan,” tegasnya.
Bupati meminta agar para pimpinan SKPD mengikuti secara cermat program yang direncanakan yang merupakan hasil diskusi bersama, bukan diskusi Pimpinan, Kasubag Perencanaan dan Bendahara.
“Sebab selama ini ada kesan bahwa program itu hanya diketahui oleh 3 orang,” bebernya.
Mantan Kadis Sosial dan Bappeda Halut ini juga menegaskan di 2025 ini ada instruksi dari Presiden untuk efesiensi. Jadi program-program untuk perjalanan dinas, study banding, study referensi dan kegiatan sejenisnya harus dipikirkan secara matang.
“Kami sudah menyuruh Kepala Bappeda agar saat menyusun program, harus ada sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga program yang disusun dapat menjadi perhatian mereka. Selain itu kami tegaskan jangan ada deal-deal dengan siapapun dalam pelaksanaan program. Belajar dan siapkan diri anda, karena kedudukan anda sebagai pejabat eselon II, sama dengan DPRD,” ucap Bupati.
“Negeri kita rusak karena baku atur. Tidak boleh ada kesepakatan atau deal- deal di luar sistem pemerintah. Jangan kebijakan lebih besar dari pada aturann,” sambung bupati yang memiliki motto, “Bekerja sambil belajar dan Belajar Sambil Bekerja,” tersebut.
Sementara itu, Ketua Panitia, Gina P. M Luhulima dalam laporannya memaparkan, forum perangkat daerah merupakan Forum Sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
“Forum Lintas Perangkat Daerah juga merupakan ajang untuk menyelaraskan rencana baik yang dilakukan melalui Musrenbang kecamatan, hasil reses berdasarkan Pokok Pikiran Dewan maupun melalui hasil evaluasi target dan capaian perangkat Daerah tahun sebelumnya yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah sehingga forum ini diharapkan memberikan kontribusi dan solusi atas permasalahan yang timbul, kemudian menjadi bahan acuan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja,” jelas Luhulima. (Eby)
