Warga Soatabaru Menolak Pengangkatan Sekertaris Desa Jadi Pj. Kades

296
cerminhalmahera
Akasi Protes Warga Soatabaru Terhadap Pengangkatan Sekertaris Desa Menjadi Pj. Kepala Desa (Foto: Rustam CH)

TOBELO,CH – Penunjukan sekertaris desa menjadi pejabat (Pj) Kepala Desa Soatabaru di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menuai kecamatan dari warga. Menurut warga, penunjukan sekertaris desa menjadi Pj. Kepala Desa oleh Pemerintah daerah setempat cacat hukum.

Kecaman warga ini mendapat respon dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  (PMD) yang ditandai dengan dilakukanya pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung, Selasa (10/3/2020) kemarin. Dalam pertemuan itu Kepala DPMD, Wenas Rompis mengatakan, pelantikan sekertaris menjadi Pj. Kepala Desa Soatabaru di Kantor Camat Galela Barat pada hari, Senin Tanggal 9 Maret 2020 yang berbuntut pada pemalangan kantor desa itu, merupakan kebijakan bupati untuk percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Soatabaru karena kepala desa defenitif telah meninggal dunia. “Saya belum mengetahui, tentang kesepakatan antara masyarakat Desa Soatabaru dan pemerintah kabupaten dalam hal ini kadis PMD yang lama,”kata Wenas.

Wenas berjanji akan menyampaikan masalah ini ke bupati. Arahan bupati seperti apa akan disampaikan langsung oleh Wenas ke masyarakat di Desa. “Saya akan melaporkan permaslahan ini kepada pak bupati  dan jika sudah ada petunjuk atau tanggapan dari pak bupati saya akan datang dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Soatabaru,”janjinya.

BACA JUGA  Zumba Family Tobelo Ajak Masyarakat Hidup Sehat

Warga Desa Soatabaru Novarentuw Sadouw menyampaikan, penolakan pelantikan kepala desa oleh warga karena dianggap cacat hukum. Berdasarkan Permendagri nomor 65 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepala desa, bahwa apabila kepala desa meninggal dunia dan masa jabatannya masih lebih dari 1 tahun, maka bupati mengangkat PNS dari pemerintah kabupaten sebagai pejabat kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa antar waktu melalui hasil musyawarah desa. “Saya menilai bahwa bupati yang telah mengangkat sekertaris desa sebagai pejabat kepala desa sementara, tanpa melalui proses musyawarah dan terkesan dipaksakan menjabat sebagai kepala desa sampai masa jabatan kepala Desa Soatobaru selesai,”jelasnya.

Senada juga disampaikan oleh Rolis Kujame, selaku warga Soatabaru. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyalahi aturan dan prosedur sesuai amanat  Permendagri No 65 tahun 2017. “Masa jabatan kepala Desa  Soatobaru berakhir pada Tahun 2023. Seharusnya Jika tidak ada pemilihan lewat musyawarah seperti yang terdapat dalam peraturan mentri dalam negri nomor 65 tahun 2017, maka jelas pemda telah melakukan pelanggaran hukum dan menciderai hak-hak demokrasi masyarakat Soatobaru,” tukasnya. (Red)

BACA JUGA  Kades Sakit, Penyaluran BLT Tahap Dua Desa Rawajaya Berjalan Aman

Reporter: Rustam Gawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here