Wawali Tikep Angkat Bicara Terkait ASN Yang Tidak Terima Dimutasi

3439

Wawali Tikep, Muhammad Sinen (Foto: Musa CH)


TIDORE, CH – Menyikapi aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang tidak terima dimutasi, membuat wakil Walikota Muhammad Sinen angkat bicara.

Wawali mengatakan terkait mutasi ASN yang dilakukan oleh pemkot tentu sudah dimulai dari kajian tekhnis sampai pada analisis jabatan yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai lembaga tekhnis yang menangani persoalan tersebut. Sehingga persoalan ini tidak boleh dipandang secara subjektif apalagi digiring ke ranah politik.

Pasalnya, langkah memutasikan sejumlah ASN di Kota Tidore Kepulauan ini selain bagian dari penyegaran, juga merupakan perintah undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan dalam setiap instansi terkait.

“Secara yuridis wilayah oba merupakan wilayah Kota Tidore Kepuluan, jika ASN yang sudah dimutasikan kemudian tidak mau bekerja, maka saya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP 53,” tegas Wawali, Sabtu (6/2/20201).

Wawali menambahkan bahwa langkah mutasi yang dilakukan terhadap ASN ini, sesungguhnya merupakan persoalan yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan, lagipula soal mutasi ASN juga ada mekanisme dan aturan yang mengatur akan hal tersebut. Olehnya itu jika ASN ada yang merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut, silahkan adukan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi.

BACA JUGA  Polsek Tidore Utara Salurkan Bantuan Beras Ke Warga

“Kalau ada ASN yang tidak terima, silahkan lapor ke KASN, kenapa harus diadukan ke DPRD, lagipula DPRD itukan lembaga politik, tentu persoalan seperti ini pastinya akan dipandang dari aspek politik, sehingga wacana yang dimunculkan tentu atas dasar suka atau tidak suka,” tandasnya.

Olehnya itu, Wawali menegaskan bahwa jika DPRD ikutan merasa ada yang salah dari langkah mutasi ini, seharusnya mereka bisa menunjukan data dan untuk instansi yang telah mengalami penumpukan guru, seharusnya disebutkan instansi mana yang mengalami penumpukan guru, agar tidak terjadi wacana liar. Sehingga pemerintah dalam melakukan evaluasi juga bisa tepat sasaran, dan tidak sebatas melayangkan opini secara sepihak.

“Kalau DPRD tidak punya data, sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan di ineternal pemerintah daerah dengan membangun wacana yang tidak berdasar. Fokus saja pada soal pelayanan publik yang mungkin dianggap belum maksimal. Misalnya ASN ada yang malas berkantor sehingga program tidak jalan, beserta kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang harus dikawal. Karena tujuan kita berpemerintahan tidak lain hanya untuk melayani masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA  Walikota Tikep Resmi Buka Pelatihan Dasar CPNS

Lanjut wawali, Kalau soal ASN yang dimutasi, itu mau ditempatkan dimana saja, mereka juga telah digaji oleh negara dalam setiap bulan berjalan, bahkan mereka nantinya juga akan difasiitasi berupa tunjangan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat, mereka tidak digaji bahkan tidak mendapat tunjangan, Ini Yang harus diperhatikan oleh DPRD.

“Dalam aturan jugakan tidak melarang ASN untuk dimutasi, selain mereka yang memegang jabatan. Namun kalau ada persetujuan dari mendagri maka mereka yang memegang jabatan boleh-boleh saja dilakukan pergeseran, lantas kenapa DPRD seolah-olah tidak mengerti akan hal ini,” pungkasnya.(Red)

Sekedar diketahui, sebelumnya para ASN yang tidak menerima dengan mutasi ini, ikut mengadu ke DPRD Tikep. (Red)

Musa Abubakar

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here