Pemkot Tidore Pastikan Hak ASN dan PPPK Terpenuhi
Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo
TIDORE, CH – Dialog publik yang digagas oleh Komunitas Kwatak Kita Tidore (Kwatak) mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, di akhir kegiatan dialog tersebut. Ia mengatakan bahwa dialog yang diinisiasi oleh Kwatak Tidore sangat membantu pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang saat ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selasa. (7/10/2025).
“Atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore, kami menyampaikan terima kasih kepada Kwatak yang telah menggagas diskusi ini, sehingga informasi soal TKD tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat,” kata Ismail.
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan bahwa meskipun TKD dipangkas oleh pemerintah pusat, Pemkot Tidore akan tetap fokus terhadap pembiayaan yang bersifat wajib. Pemerintah juga memastikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu tetap menjadi prioritas utama agar tidak terabaikan.
“Pemerintah Kota Tidore berkomitmen untuk menjaga hak ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik yang harus tetap kita perhatikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun berada di tengah keterbatasan, Pemerintah Kota Tidore mampu menghadapi tantangan ini secara baik dan bijak.
“Dengan segala keterbatasan ini kita mampu menghadapinya secara baik dan bijak. Mudah-mudahan di tahun 2026 Kota Tidore tetap aman dan terkendali,” harap Ismail.
Diketahui, dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Kwatak Tidore tersebut mengangkat tema “Pengurangan Anggaran TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa?”. Dialog tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pengamat politik, hingga pakar keuangan daerah.
