Dihapan Mentri PPPA, Walikota Tidore Harap Ada Kepedulian Kasus Perempuan dan Anak

48

Mentri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama Wali Kota, H. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen

TIDORE, CH – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati melakukan kunjungan kerja di Kota Tidore Kepulauan, Kamis (19/5/2022).

Bertempat di Pelabuhan Trikora, kunjungan Menteri PPPA RI ini disambut langsung oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen.

Kedatangan Menteri PPPA RI disambut dengan tradisi adat Joko Hale (Menginjak Tanah) yang dilakukan oleh Bobato Adat Kesultanan Tidore. Prosesi adat joko hale merupakan prosesi untuk penyambutan tamu terhormat. Setelah mengikuti prosesi Joko Hale, rombongan Menteri PPPA RI menuju lokasi acara di Pantai Tugulufa.

Kunjungan ini dalam agenda Peluncuran Pengembangan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 yang dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya, Walikota Tidore Kepulauan mengatakan, kunjungan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Kota Tidore Kepulauan, ia juga berharap semoga kunjungan ini menjadi awal yang baik membangun sinergi dan kerja nyata dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari pusat hingga desa.

BACA JUGA  Ketua Kwatak Minta Perjalanan 49 Kades ke Jakarta Diusut

“Kami berharap momentum yang sangat baik ini dapat menjadi awal yang baik pula, demi membangun sinergi dan kerja nyata kita bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari pusat hingga desa,” tutur Ali Ibrahim.

Ali Ibrahim juga menambahkan, melihat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan yang semakin meningkat, ia berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, karena masalah ini tidak mampu diatasi dengan APBD semata tapi harus juga dengan dana DAK, sebab ini juga merupakan masalah nasional tentang kelanjutan bangsa, dalam hal ini peran perempuan dan anak.

“Oleh karena itu, maka dengan ini kami juga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi untuk peduli terhadap kasus perempuan dan anak yang terjadi di setiap kabupaten/kota dengan menyalurkan dana tersebut ke kabupaten/kota untuk digunakan agar lebih tepat sasaran,” Imbuh Ali Ibrahim.

Merespon permintaan dukungan penanganan kasus kekerasan perempuan dan Anak dari Walikota Tidore, I Gusti Ayu mengatakan, di 2021 Kementerian PPPA RI telah meggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, untuk Maluku Utara dari 10 Kabupaten/Kota, baru 4 Kab/Kota yang mendapat gelontoran DAK.

BACA JUGA  Hadapi Penilaian KLA, Ini Kesiapan DPPKBP3A Tikep

“Melihat tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Maluku Utara, dalam penanganannya, kami mohon kerjasama kepada Dinas PPPA di Kabupaten/Kota agar data kekerasan bisa diinput dan dikirim ke Kementerian PPPA supaya kami bisa mengupayakan untuk menggelontorkan Dana Alokasi Khusus”, tutur Bintang Puspayoga, sapaan akrabnya.

Usai melakukan launcing Pengembangan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, Menteri PPPA RI beserta rombongan meninjau dan berdialog dengan pelaku UMKM diantaranya, Tempat Pembuatan Kain Tenun Puta Dino Kayangan milik Ibu Anita Gatmir di Kelurahan Sosio dan Pengolahan Ikan Asap (Ikan Fufu) milik Ibu Niba di Kelurahan Goto.

Reporter: Musa Abubakar
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here