Pemprov Malut Diminta Reviu Mekanisme Musrembang Untuk Selaras Dengan Desa
TERNATE, CH- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, meminta ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar mekanisme program dapat direviu untuk diselaraskan dengan kebutuhan desa.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencenaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Barat, Julius Marau di sejumlah awak media usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi, Sabtu (29/4/2023).
Menurut Julius, aspek mekanisme yang diatur dalam Musrembang baik tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten ada forum konsultasi publik, ada musrembang RKPD dan yang terakhir ada forum OPD. Hal ini bertujuan agar program yang diusulkan dari desa bisa terakomodir hingga ke tingkat provinsi.
“Tapi kemudian begitu sampai di musrembang kecamatan yang kemudian tereduksi, begitu juga musrembang kabupaten ada hasil-hasil musdes yang kemudian mengalami pengurangan-pengurangan program. Di provinsi pun demikian ada musrembang – musrembang kabupaten yang mengalami pengurangan program,” bebernya.
Julis berharap, Pemerintah Provinsi dapat mereviu kembali mekanisme Musrembang agar hasilnya bisa terkoneksi dengan program desa, sehingga kegiatan di desa yang dianggap penting dapat terakomodir.
“Kemudian dari aspek kualitas kita berharap mendapatkan RKPD yang berkualitas, yang programnya dapat melibatkan sebanyak mungkin stake holder, kemudian perencanaan dan penganggaran jika tidak diseleksi dengan baik maka ketika disandingkan dengan penganggaran tidak terjadi pemborosan, itu harapan kami dari kabupaten,” harapnya. (yud)
