Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik, Setda Halut Bentuk Forum Konsultasi Publik
Kabag Organisasi Setda Halut, Westi R. Lahura saat memaparkan materi
HALUT, CH – Upaya meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) agar dapat diakses dan dinilai oleh semua stakeholder, Bidang Sekretariat Daerah (SETDA) membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).
Diskusi pembentukan tersebut dilaksanakan di ruang meeting Freddy Tjandua lantai II Kantor Bupati Halut dengan tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang SETARA, Berkualitas dan berkelanjutan”, yang dihadir oleh seluruh OPD dan unsur stakeholder yakni unsur Akademisi atau Kampus, Unhena, Padamara, STT IKAT, Tokoh Agama, Sinode GMIH dan MUI, Organisasi Kemasyarakatan dan OKP serta tokoh Masyarakat.
Asisten III Setda Bidang Administrasi umum Pemda Halut, Dr. Devi Bitjoli saat membuka acara tersebut menyampaikan bahwa perlu adanya Forum ini sehingga pelayanan publik Pemda dapat dinilai langsung oleh semua stakeholder, oleh karena itu dibutuhkan diskusi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pemda Halmahera Utara di setiap satuan Perangkat Derah.
“Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan harapan publik dengan standar pelayanan, merumuskan kebijakan, dan meningkatkan kualitas layanan yang ada,” jelasnya Devi
Lebih lanjut dr.Devi mengatakan bahwa FKP merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk Forum Konsultasi Publik Pemda Halmahera Utara untuk membangun akuntabilitas dan transparansi: Memperkuat sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Devi berharap dengan adanya FKP ini dapat .eningkatkan kualitas pelayanan melalui masukan dan saran dari masyarakat, dan sebagai penyelenggara layanan dapat memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan yang sudah ada.
“Sehingga dapat membuka ruang partisipasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dan perumusan kebijakan.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Halut Westi R. Lahura memaparkan pentingnya kerjasama dan kolaborasi semua stakeholder dalam rangka mencapai sebuah pelayanan publik yang baik good government sehingga kinerja kita dapat terukur, sebagaimana arahan bapak Presiden RI Prabowo Subianto.
“Mari kita lebih berani dan tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Rakyat. untuk diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik kita berada tahun 2024 dengan Nilai 85.3 Kualitas Baik dengan Peringkat 4. Masih lebih baik dari 4 Kabupaten Kota di Maluku Utara,” pungkasnya. (Eby)
