Wali Kota Tidore Hadiri Paripurna DPRD, Tegaskan Efisiensi Anggaran 2025
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen
TIDORE, CH – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar Rabu (29/4/2026) di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD. Agenda rapat yakni penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, efisiensi bukan menjadi penghambat pembangunan, melainkan dorongan untuk berinovasi.
“Daerah dituntut selektif dalam menentukan program prioritas. Efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pembangunan, tetapi peluang untuk meningkatkan efektivitas,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi berdampak pada aktivitas pemerintahan di awal periode RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan ulang program prioritas yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah. Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung di sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan PAD.
Di sisi lain, efisiensi belanja juga akan difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tanpa mengabaikan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Saya mengajak seluruh pihak menjadikan situasi efisiensi ini sebagai momentum membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor.
Di sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Sektor kesehatan diarahkan pada transformasi program penanganan stunting serta audit kinerja layanan.
Untuk sektor tenaga kerja, DPRD merekomendasikan pembaruan kurikulum pelatihan serta pembentukan platform “Tidore Karir” sebagai sistem informasi kerja digital.
Selain itu, sektor sosial diarahkan pada restrukturisasi program KUBE, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta transformasi bantuan sosial menuju kemandirian masyarakat.
Di sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi pangan dan hortikultura, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin stabilitas harga operasional.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Sarmin.
