Anggota DPR RI Irine Kuker di Halmahera Utara
Irine saat paparkan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan di Halut
HALUT, CH -.Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, bersama jajaran Kepala Balai Kementerian PUTR Provinsi Maluku Utara dalam agenda monitoring pembangunan dan penanganan pasca bencana. Pertemuan berlangsung di Ruang FTJ Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Selasa 10 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua,M.Si.,Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad,Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, serta unsur pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.
Anggota DPR RI Komisi V, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan komitmennya mengawal kebutuhan pembangunan Halmahera Utara hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Saya hadir bersama seluruh Kepala Balai sebagai wakil masyarakat Maluku Utara. Infrastruktur Halmahera Utara masih tertinggal dan membutuhkan sentuhan langsung Pemerintah Pusat,” kata Irine.
Irine mengatakan pembangunan ke depan harus berbasis mitigasi bencana dan konsep build back better.Pembangunan harus lebih kuat, lebih baik, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
Irine juga mengungkapkan Halmahera Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Maluku Utara yang mendapat Program Inpres Jalan Daerah (IJD) serta bantuan rumah BSPS yang meningkat hingga Rp,40 juta untuk wilayah pesisir.
Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Talib, memaparkan fokus penanganan banjir dan penyediaan air baku bagi masyarakat.
“Tahun 2026 kami akan membangun tanggul dan memperbaiki Sungai Asmiro serta melakukan penanganan Sungai Ake Aru dan Doitia pasca bencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Maluku Utara, Navy A. Umasangadji, menyebut kondisi jalan nasional di Halmahera Utara mencapai kemantapan 99,41 persen.
“Prioritas tahun ini adalah pembangunan Jembatan Asimiro karena desain teknisnya sudah tersedia,” ungkapnya.
Program lain yang disiapkan meliputi pembangunan SPAM Sekolah Rakyat, sumur air tanah, rehabilitasi irigasi, hingga penguatan penanganan banjir dari hulu ke hilir.
Kepala BPBPK Maluku Utara, Sahdin Hi Husen, menyampaikan dukungan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat di Desa Kukumutuk yang juga akan melayani tiga desa sekitar.
Sementara Kepala BP2JK Maluku Utara, Andie Mai Endrijanto, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan selesai Agustus 2026.
“Integrasi pembangunan sekolah dengan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari prasarana strategis ke depan,” katanya.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyampaikan bahwa kehadiran DPR RI dan seluruh Kepala Balai merupakan momentum strategis bagi percepatan pembangunan daerah.
“Hari ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Halmahera Utara. Kehadiran lengkap anggota DPR-RI Irine Yusiana Roba Putri dan para Kepala Balai sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Persoalan banjir di daerah aliran sungai Wailamo yang kerap melanda sejumlah desa akibat penyumbatan aliran sungai sepanjang 3–4 kilometer.Jika tidak segera ditangani, potensi banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Pemda juga mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda dan Loloda Utara, termasuk pembangunan Jembatan Asmiro yang telah disetujui dalam anggaran 2026.
Menutup pertemuan, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Sepanjang sejarah, ini pertama kali seluruh Kepala Balai hadir lengkap di Halmahera Utara. Kami berharap sinergi ini mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Bupati menambahkan, pentingnya dukungan pusat terus diperkuat mengingat keterbatasan fiskal daerah dalam menangani kebutuhan infrastruktur dan mitigasi bencana yang semakin kompleks. (Eby)
